Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Lima Tahun Gempa Sulbar: Rehab Rumah Mandek, Pemerintah Daerah Dinilai Gagal

Lima Tahun Gempa Sulbar: Rehab Rumah Mandek, Pemerintah Daerah Dinilai Gagal

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Aliansi Masyarakat Sipil secara tegas meminta Bupati Mamuju dan Kepala BPBD Kabupaten Mamuju bertanggung jawab atas lambannya proses pencairan bantuan.

“Kami menilai Bupati Mamuju dan Kepala BPBD harus bertanggung jawab penuh. Pemerintah daerah seharusnya hadir sebagai pelayan rakyat, bukan membiarkan korban bencana terkatung-katung tanpa kepastian,” tegas Irfan.

Menurut mereka, bencana tidak boleh dijadikan alasan pembiaran birokrasi. Bantuan gempa merupakan hak masyarakat, bukan bentuk belas kasihan pemerintah.

Ketidakjelasan pencairan bantuan tahap II dinilai mencerminkan lemahnya komitmen dan koordinasi pemerintah daerah dalam menangani pemulihan pascabencana. Aliansi Masyarakat Sipil pun menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:

  • Transparansi terbuka terkait penyebab belum cairnya bantuan tahap II
  • Kepastian waktu pencairan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
  • Evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Mamuju dalam penanganan pascabencana

“Sudah cukup masyarakat menjadi korban dua kali: pertama oleh bencana alam, kedua oleh lambannya birokrasi,” tegas Irfan.

Ia juga menyinggung kepemimpinan Bupati Mamuju Sutinah yang telah memasuki periode kedua, namun dinilai belum mampu menuntaskan pencairan bantuan tahap II.

“Jangan hanya bicara. Semua berkas masyarakat sudah dikumpulkan dan divalidasi. Jangan terus membohongi masyarakat. Pemerintah adalah pelayan rakyat,” ujarnya.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perusahaan Sawitb PT Lewata dilaporkan ke Polkda Sulbar oleh Asosiasi Sawit

    Dilaporkan, Perusahaan Sawit Raksasa di Pasangkayu Diduga Garap Lahan Tanpa HGU Selama 30 Tahun Beroperasi

    • calendar_month Sabtu, 3 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 275
    • 0Komentar

    Dalam laporan itu, Hasri dkk melampirkan sejumlah bukti dokumen yang diserahkan langsung ke penyidik Polda Sulbar. Barang Bukti itu diantaranya : Salinan Sertifikat HGU PT Letawa Peta overlay wilayah HGU vs operasional aktual Dokumentasi foto/video lapangan Surat keterangan warga dan pemerintah desa Bukti ketiadaan IUP di wilayah yang disengketakan Kronologi konflik agraria, serta Testimoni masyarakat […]

  • Ribuan Tenaga Kontrak di Mamuju unjuk rasa di depan Kantor Bupati, Senin (15/9/2025). (Foto : Yudi/mekora.id)

    Ribuan Tenaga Kontrak di Mamuju Aksi Desak Kepastian Nasib

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 136
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Ratusan tenaga kontrak yang tergabung dalam Aliansi Tenaga Kontrak Kabupaten Mamuju menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati, di Jl. Soekarno Hatta, Senin (15/9/2025) pagi. Massa aksi berangkat dari titik kumpul sekitar pukul 09.30 WITA dengan menggunakan mobil komando sambil berorasi. Setibanya di depan Kantor Bupati Mamuju, mereka membentangkan spanduk bertuliskan […]

  • Debat Pilkada Mamuju

    KPU Pasang Barikade di Pintu Masuk Arena Debat Kedua Pilkada Mamuju

    • calendar_month Sabtu, 9 Nov 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Demi terciptanya kondusifitas, Imat mengajak para pendukung Paslon agar tetap menjunjung tinggi Pilkada damai. Sehingga berlangsungnya debat kedua ini bisa berjalan sukses. “Kita menghargai setiap dukungan yang diberikan kepada masing-masing Paslon. Tetapi mari kita menjaga ketentraman Pilkada ini agar bisa melahirkan pemimpin yang baik untuk Mamuju,” ungkap Imat. Selain itu, di lokasi Debat kedua Pilkada […]

  • Netfid Sulbar

    Gaduh Sirekap, Netfid Sulbar Sebut KPU Gagal Hadirkan Pemilu Berbasis Digital

    • calendar_month Kamis, 22 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 99
    • 1Komentar

    “C-hasil salinan yang beredar berbeda dengan C-Plano, apakah perbedaan ini C-hasil salinan adalah human error atau by design?,” kata Magfira. Untuk itu Netfid minta KPU segera melakukan antisipasi agar pemilu yang berlangsung dapat legitimasi kuat dari masyarakat. “Ini harus segera diantisipasi oleh KPU  agar nantinya tidak menjadi sengketa hasil pemilu. Sangat disayangkan jika pemilu hari […]

  • Pelajar Pulau Karampuang tagi janji Pemkab Mamuju

    Pelajar Pulau Karampuang Tagih Janji Pemkab Mamuju Sediakan Transportasi Gratis

    • calendar_month Sabtu, 14 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 153
    • 0Komentar

    “Kami minta Pemkab Mamuju untuk memperhatikan kami, agar keadilan ikut dirasakan anak-anak pelajar di Pulau Karampuang,” ungkapnya. Para pelajar di Pulau Karampuang mengaku, mereka sebelumnya dijanjikan Pemkab Mamuju untuk penyediaan kapal gratis, namun hingga kini janji itu belum terealisasi. “Saat baru dilantik, Bupati Mamuju, Ibu Sutinah Suhardi pernah menjanjikan kami kapal gratis untuk menyeberang ke […]

  • Kuasa Hukum, Ardi Firanata. Korban AKBP RA

    Kuasa Hukum Korban Dugaan Pengancaman AKBP RA, Desak Terlapor Dikenakan Pasal Berlapis

    • calendar_month Sabtu, 23 Nov 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Proses hukum laporan korban pengancaman AKBP RA di Propam Polda Sulbar saat ini sudah dalam tahap pemeriksaan saksi. Saat ini pihak penyidik Propam Polda Sulbar sudah memeriksa 1 orang saksi dan saksi korban. Saksi dan saksi korban sudah datang di Polda Sulbar, keduanya datang untuk memenuhi panggilan penyidik. “Keduanya datang dari jauh dari Jakarta untuk […]

expand_less