Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Konflik Penolakan Tambang Pasir di Karossa Pecah, Satu Warga Dibacok

Konflik Penolakan Tambang Pasir di Karossa Pecah, Satu Warga Dibacok

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Senin, 28 Apr 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

“Kami menduga adanya upaya adu domba warga oleh perusahaan. Warga dibelah menjadi dua kubu; yang mendukung dan yang menolak tambang. Perusahaan harus bertanggung jawab atas peristiwa berdarah ini,” tegas Fajrin Rahman.

Fajrin mengungkapkan, sejak November 2024, warga Karossa bersama Budong-Budong dan Silaja secara konsisten menolak aktivitas tambang pasir yang dinilai merusak lingkungan. Bahkan, pada 16 Januari 2025, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRD Provinsi Sulawesi Barat, telah disepakati bahwa seluruh aktivitas kapal tambang harus dihentikan hingga ada kesimpulan dan kesepakatan bersama.

Namun, PT. ASR tetap melanjutkan aktivitas, sehingga ketegangan di lapangan semakin meningkat. Sejumlah kendaraan pendukung tambang yang mencoba memasuki Desa Karossa dihalangi warga yang menolak tambang, untuk mencegah eskalasi konflik lebih luas.

“Konflik sosial ini berawal dari kehadiran tambang pasir PT. ASR. Pencabutan izin perusahaan adalah solusi untuk meredam konflik dan mengembalikan stabilitas sosial,” kata Nurwahidah Jumakir, pendamping hukum warga lainnya.

Setelah peristiwa itu, pihak kepolisian langsung menetapkan pelaku sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polresta Mamuju, AKP M. Reza Pranata, menyebut, Penetapan RR sebagai tersangka didasarkan pada hasil penyelidikan dan gelar perkara terkait laporan polisi nomor LP/B/133/IV/2025/Resta Mamuju.

“Motif penganiayaan ini adalah rasa sakit hati atas unggahan foto orang tua pelaku dan ajakan duel yang disertai gambar senjata tajam,” jelas AKP Reza.

Saat ini RR telah diamankan dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Debat Pilkada Sulbar 2024

    Ini Tata Tertib Debat Kandidat Pilkada Sulbar 2024

    • calendar_month Senin, 28 Okt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 126
    • 1Komentar

    Menurut Budiman Imran, dalam debat kandidat nantinya KPU Sulbar telah menyusun sejumlah yang wajib diikuti setiap pasangan calon dan pendukungnya. Hal itu telah disusun dalam Tata Tertip (Tatip) Pilkada Sulbar 2024. “Iya ada larangan khusus, termasuk membawah atribut kampanye dan meneriakkan yel-yel sebelum pemaparan visi misi,” kata Budiman Imran, Senin, (28/10/2024). Berikut tata tertib (Tatip) […]

  • Tambang Pasir Topore

    Tambang Pasir di Sungai Topore Dikeluhkan Warga, Kebun Terkikis dan Izin Tak Jelas

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 400
    • 0Komentar

    Minta Pemerintah dan APH Bertindak Atas kondisi tersebut, warga dan mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan menindaklanjuti dugaan pelanggaran lingkungan dan perizinan tambang galian C di DAS Sungai Topore. “Kami berharap perusahaan ini segera dievaluasi dan ditindak tegas demi menyelamatkan lingkungan serta melindungi hak hidup masyarakat sekitar,” pungkas Defry.

  • Kantor DPRD Sulawesi Barat

    Gedung Baru DPRD Sulawesi Barat Diresmikan Pasca Rehabilitasi, Berikut Fasilitasnya

    • calendar_month Senin, 9 Sep 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 174
    • 1Komentar

    Mamuju, Mekora.id – Gedung baru DPRD Sulawesi Barat resmi diresmikan pada Senin (9/9/2024), setelah mengalami pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-gempa 2021. Gedung ini dirancang dengan spesifikasi tahan gempa hingga 7 magnitudo, memiliki luas 9.800 meter persegi, dan terdiri dari tiga lantai. Gedung baru DPRD Sulawesi Barat ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk ruang paripurna, ruang […]

  • FGD Keesejahteraan Sosial DPRD Sulbar

    Gandeng Unhas, Sekretariat DPRD Sulbar Gelar FGD Penyusunan Naskah Akademik Kesejahteraan Sosial

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 46
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin, di Aula Hotel Quint Park Mamuju, Sabtu (20/9/2025). Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, didampingi Wakil Ketua Bapemperda, Mulyadi […]

  • Rekomendasi PAN Sulbar

    Diam-diam PAN Keluarkan Rekomendasi 2 Nama Untuk Pilgub Sulbar

    • calendar_month Selasa, 14 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Selain itu, PAN juga menyebut keluarnya rekomendasi PHS dan Ramlan Badawi secara terpisah dilatarbelakangi keinginan untuk menduetkan kadernya itu dengan sang profesor. Paket keduanya dianggap dapat melengkapi puzzle sebagai bakal Cakada yang siap menjadi penantang serius di Pilkada Sulbar. “Pertama karena PHS yang paling serius meminang PAN, juga dia merupakan kader profesional yang punya intelektual tinggi. […]

  • Soal Tapal Batas Kampung Sidrap, Wali Kota Bontang Sebut Ini Demi Pelayanan Publik

    Soal Tapal Batas Kampung Sidrap, Wali Kota Bontang Sebut Ini Demi Pelayanan Publik

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
    • account_circle zul
    • visibility 110
    • 0Komentar

    Mekora.id – Mediasi polemik tapal batas wilayah Kampung Sidrap antara Bontang dan Kutai Timur (Kutim) kembali tidak menemui titik terang. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan bahwa permohonan tersebut agar wilayah seluas 164 hektare yang meliputi 7 RT dapat kembali masuk ke wilayah Kota Bontang semata-mata demi kepentingan pelayanan publik. “Kami tidak sedang bicara soal menang […]

expand_less