Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Komisi III DPRD Sulbar Minta Pemprov Perkuat Penerimaan PAD dan Retribusi

Komisi III DPRD Sulbar Minta Pemprov Perkuat Penerimaan PAD dan Retribusi

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Komisi III menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta retribusi daerah.

Rapat yang dilaksanakan pada Kamis, 12 Februari 2026, dipimpin Ketua Komisi III Usman Suhuria, didampingi anggota Saddam dan Elisabeth. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Komisi III dan menjadi forum strategis untuk mengkaji capaian pendapatan daerah sekaligus mengidentifikasi kendala teknis di lapangan.

Pembahasan difokuskan pada efektivitas pemungutan retribusi, pemetaan sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal, serta potensi kebocoran yang dapat menghambat optimalisasi PAD.

Ketua Komisi III, Usman Suhuria, menegaskan hasil rapat akan dirumuskan secara komprehensif sebagai bahan rekomendasi kepada pihak eksekutif, termasuk kepada Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.

“Nanti akan kami rinci betul untuk dijadikan rekomendasi terhadap eksekutif, dalam hal ini Bapak Gubernur, bagaimana upaya kita memperbaiki target-target pendapatan serta membangun potensi-potensi baru guna meningkatkan PAD,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada target angka dalam APBD, melainkan harus dibarengi strategi realistis, terukur, serta berkelanjutan.

Rapat kerja ini juga dikaitkan dengan misi pemerintah provinsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, guna menciptakan keseimbangan antar-sektor sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Komisi III menilai, sinergi antara DPRD dan OPD menjadi faktor krusial dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi sektor-sektor potensial, digitalisasi sistem pemungutan retribusi, hingga inovasi layanan dinilai dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan PAD Sulawesi Barat.

Melalui forum ini, DPRD berharap OPD teknis mampu menyajikan data riil, strategi yang terukur, serta roadmap penguatan pendapatan daerah agar tidak terjadi stagnasi penerimaan di tengah tuntutan belanja publik yang terus meningkat.

  • Penulis: mekora.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Rekomendasi Untuk Anda

  • PDAM Mamuju di demo

    Sebulan Krisis Air Bersih, Picu Warga Mamuju Demo dan Cuci Motor di Depan Kantor PDAM

    • calendar_month Senin, 19 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 151
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kota Mamuju selama sebulan terakhir memicu kemarahan warga. Pada Senin (19/5/2025), puluhan warga turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PDAM Tirta Manakarra di Jalan Kurungan Bassi. Dalam aksinya, warga membakar ban bekas dan menyampaikan orasi protes. Sebagai bentuk sindiran […]

  • PDIP Mamuju

    Setelah Dari Pelatnas, Begini Kata PDIP Hadapi Pilkada Mamuju

    • calendar_month Minggu, 9 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 71
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – PDI Perjuangan Kabupaten Mamuju mengirimkan kadernya untuk melakukan pelatihan nasional (Pelatnas) pemenangan Pilkada serentak 2024, yang digelar DPP PDI Perjuangan di Bogor, Jawa Barat. Pada 5-7 Juni 2024 kemarin. Juru Bicara PDIP Mamuju, Muhammad Fauzi Manakarra mengatakan, mereka mengirim setidaknya sembilan kader mengukiti pelatihan itu. Hal tersebut disebut Fauzi sebagai bentuk kesiapan […]

  • Pemkot Bontang Sepakati Revisi Aturan Pajak dan Retribusi Daerah

    Pemkot Bontang Sepakati Revisi Aturan Pajak dan Retribusi Daerah

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle zul
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Mekora.id – DPRD Kota Bontang bersama Pemerintah Kota resmi menyetujui perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan III, yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Senin malam (25/8/2025). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, didampingi […]

  • Ketua DPRD Sulbar hadiri peringatan HUT RI di Mamuju

    Ketua dan Anggota DPRD Sulbar Hadiri Upacara HUT RI ke-79 di Anjungan Pantai Manakarra

    • calendar_month Sabtu, 17 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 49
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat serta beberapa anggota DPRD menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-79 yang dilaksanakan di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju. Sabtu, (17/8/2024). Upacara yang penuh khidmat ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, TNI, Polri, hingga perwakilan organisasi masyarakat serta […]

  • Jaringan Intra Pemerintah Sulbar

    Pemprov Sulbar dan Bank Sulselbar Bangun JIP di 6 Kabupaten, Untuk Perkuat Layanan Berbasis Elektorik

    • calendar_month Kamis, 10 Okt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 54
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) bekerja sama dengan Bank Sulselbar memfasilitasi penyediaan perangkat Jaringan Intra Pemerintah (JIP) untuk enam kabupaten. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya pasal 32 ayat (1) dan (3), yang mengatur tentang pentingnya JIP dalam pemerintahan. […]

  • Kerjasama Sulbar ADB

    Pj Gubernur Sulbar Usulkan 3 Poin Kerjasama Ekonomi Pada ADB

    • calendar_month Jumat, 27 Okt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 72
    • 0Komentar

    BRUNEI, mekora.id – Pj Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh, selaku ketua 18 Provinsi (Kalimantan, Sulawesi , Maluku dan Papua) mengusulkan tiga program besar pada Asian Development Bank (ADB). Itu disampaikan dalam forum BIMP EAGA di Brunei Darussalam, Kamis (26/10/2023). BIMP EAGA merupakan singkatan dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philipina, East Asean Growth Area. Forum […]

expand_less