Pemilu

MAMUJU, Mekora.id – Penolakan Pilkada DPRD turut disampaikan Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) Sulselbar. Mereka menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan amanat reformasi sekaligus simbol kedaulatan rakyat yang tidak boleh diganggu gugat oleh kepentingan politik elite. “Pilkada lewat DPRD adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Demokrasi tidak boleh dipersempit hanya di ruang elite, sementara rakyat sebagai […]

MAMUJU, Mekora.id – Penolakan publik terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD terus meluas. Di Mamuju, sejumlah organisasi mahasiswa menilai mekanisme tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Wakil Ketua Bidang Agitasi, Media, dan Propaganda DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju, Supratman, menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang […]

MAMUJU, Mekora.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menyatakan penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu daerah digelar terpisah mulai 2029, mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi di Sulawesi Barat. Dosen Politik Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Muhammad, menilai pemisahan tersebut merupakan kabar baik bagi masa depan demokrasi Indonesia, khususnya dalam konteks efisiensi kerja penyelenggara pemilu […]

JAKARTA, Mekora.id – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia secara resmi memutuskan bahwa mulai tahun 2029, penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi digelar secara bersamaan. Keputusan itu diambil melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang pleno MK pada Kamis, 26 Juni 2025. Putusan MK tersebut merupakan hasil permohonan uji materi […]

MAMUJU, Mekora.id – Aparatur Sipil Negara (ASN) kini dilarang menghadiri kampanye dalam bentuk apapun, hal itu berdasarkan surat edaran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI nomor 111, tentang isu krusial dalam pengawasan kampanye yang dikeluarkan pada, 30 Oktober 2024 lalu. Larangan ASN tidak boleh menghadiri kampanye itu diatur dalam pasal 4, tentang status kehadiran/keikutsertaan ASN […]

Mamasa, Mekora.id – Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Mamasa, Indra Sakti Permana mengatakan bahwa proses pendaftaran dan penerimaan berkas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai 28 September 2024. Indra menegaskan bahwa pengumuman pendaftaran calon anggota PTPS di Mamasa sejatinya juga telah diumumkan di setiap desa dan atau kelurahan di Kecamatan Mamasa […]

MAMUJU, mekora.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengundang 80 jurnalis (Pewarta) lokal di Mamuju, untuk menjadi mitra dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024 mendatang. Kegiatan bertema “Konsolidasi Media Dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak 2024” itu, dilaksanakan di salah satu cafe di Mamuju, pada, […]

MAMUJU, mekora.id – Sejumlah existing Panwascam se-Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Komisioner Bawaslu Polman ke Bawaslu Sulawesi Barat, pada Selasa (7/5/2024) kemarin. Koordinator existing se-Kabupaten Polman, Malik mengatakan, sejumlah kejanggalan dalam proses evaluasi kinerja terjadi yangi saat melakukan evaluasi kinerja Panwascam. Tudingan permainan dan penyalahgunaan wewenang oleh para Komisioner […]

MAMUJU, mekora.id – KPU Mamuju resmi menetapkan 30 Anggota DPRD Mamuju hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang dilaksanakan di Hotel Maleo Mamuju, Kamis (02/5/2024) malam. Keputusan KPU Kabupaten Mamuju itu dibacakan Ketua KPU Mamuju, Indo Upe, melalui Surat Nomor 506 Tahun 2024 Tentang Hasil Perolehan Partai Politik dan Nomor 507 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon […]

MAMUJU, mekora.id – Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju, menghentikan proses penyelidikan pada dugaan pidana Pemilu terhadap Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Balabalakang. Penghentian itu menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Rusdin, setelah tidak ditemukannya unsur materil dalam pokok dugaan pidana pemilu. “Centra Gakkumdu berkesimpulan bahwa kasus dugaan pidana pemilu ini tidak dapat kita lanjutkan ke tahap penyidikan, karena […]