Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Pro Kontra Tambang Batu Bara di Bonehau, Dua Kelompok Nyaris Berhadap-Hadapan Saat Berunjuk Rasa

Pro Kontra Tambang Batu Bara di Bonehau, Dua Kelompok Nyaris Berhadap-Hadapan Saat Berunjuk Rasa

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 19 Mar 2024
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, mekora.id – Dua kelompok pengunjuk rasa di Mamuju nyaris berhadap-hadapan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur  Sulawesi Barat (Sulbar),  pada Senin (18/03/2024).

Kedua massa pengunjuk rasa itu, masing-masing dari aliansi “Gerakan Pemuda Pemerhati Bonehau” yang memprotes pengoperasian dan pengangkutan tambang batu bara oleh PT. Bonehau Prima Coal (BPC) di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, yang menggunakan akses jalan umum.

Sedangkan massa lainnya dari puluhan karyawan PT. Bonehau Prima Coal yang tidak ingin aktivitas mereka diganggu dan dituding oleh para pengunjuk rasa dari Gerakan Pemuda Pemerhati Bonehau.

Pantauan Mekora.id, dua kelompok pengunjuk rasa itu menjadwalkan waktu yang sama. Kelompok Pemuda tiba terlebih dahulu yang tak lama disusul oleh massa PT. BPC pada pukul 10.44 WITA.

Unjuk rasa Pemuda

Para pengujuk rasa dari Gerakan Pemuda Pemerhati Bonehau tiba lebih dulu sekitar pukul 10.25 WITA di depan Kantor Gubernur Sulbar. Aksi unjuk rasa itu dilakukan untuk mendesak Pemprov Sulbar, segera mengevaluasi perusahaan tambang batu baru PT. Bonehau Prima Coal yang beroperasi di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Pasalnya menurut mereka, aktivitas Perusahaan yang memuat hasil tambang menggunakan jalan umum dapat mengganggu mobilisasi masyarakat.
Selain itu, koordinator aksi lapangan, Ruhul Dalling dalam orasinya mengatakan, pemuatan hasil tambang menggunakan jalan umum kini mengancam kualitas jalan yang baru saja di aspal.
Padahal menurut Ruhul, aspal tersebut baru saja dirasakan dan dinikmati warga bonehau selama puluhan tahun tidak terjamah.
“Kita mensyukuri bahwa ada perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja lokal, tetapi perlu melakukan sosialisasi dahulu dan tidak menggunakan jalan umum,” kata Ruhul.
Selain itu mereka juga menyebut, dalam pengoperasian PT. BPC itu belum belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami meminta agar ada sosialisasi, agar masyarakat sekitar bisa merasa aman,” kata Ruhul.
Berikut tuntutan massa aksi :
1. Meminta PT. Bonehau Prima Coal menghentikan Coal Hauling menggunakan akses jalan poros Bonehau Kalumpang
2. Mendesak Gubernur Sulawesi Barat mengeluarkan surat pemberhentian aktivitas PT. Bonehau Prima Coal sebelum melakukan sosialisasi di tingkat Kecamatan dengan mengundang seluruh elemen masyarakat termasuk pemuda.

Unjuk rasa PT.  PT. Bonehau Prima Coal


Tak berselang lama, pada Pukul 10.44 WITA, massa pengunjuk rasa lainnya dari PT. Bonehau Prima Coal tiba di depan Kantor Gubernur Sulbar. Mereka terdiri dari puluhan karyawan dan manajemen PT. Bonehau Prima Coal melakukan orasi dan membentangkan spanduk bertuliskan “Perusahaan Kami Telah Membayar Pajak dan Iuran Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku“.

Dalam orasinya, para karyawan PT. BPC mengaku menggantung hidup mereka dari perusahaan tambang batu bara itu. Sehingga mereka meminta pihak-pihak yang mencoba menghentikan aktivitas itu tambang itu akan membuat mereka tidak bekerja. Mereka juga mengutuk aksi pemuda dan mahasiswa yang dianggap menggadaikan hak mereka sebagai karyawan PT. BPC.

“Harusnya kita ini bersyukur, kami tidak lagi pergi merantau untuk bisa bekerja. Kalian mahasiswa dan pemuda jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan,” kata Oktovianus Humas PT. BPC dalam orasinya.

Sementara pihak manajemen PT. BPC mengaku, saat ini mereka baru sekali melakukan pengapalan dan telah membayar sebesar Rp 9 miliar sebagai syarat pada pemerintah.

Sementara IUP PT. Bonehau Prima Coal seluas 98 hektar, tetapi saat ini pihak PT. BPC mengaku telah mengurus izin pinjam pakai hingga mencapai kurang lebih 400 hektar.

“Kita punya IUP itu 98 hektar, tapi saat ini kita punya skala lahan itu sudah sekitar 400 hektar. kita sewa pinjam pakai yang dulu 230 dan baru-baru ini 117 hektar,” kata Manajemen PT. BPC Asrat Lukman.

Dari pantauan Mekora.id, massa sempat bersitegang dengan aparat keamanan lantaran berupaya mencari massa yang sebelumnya berunjuk rasa. Beruntung manajemen pengamanan Pemprov Sulbar cukup baik sehingga kedua massa tersebut tidak berjumpa.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sandeq 2025

    Peserta Sandeq Silumba 2025 Bersiap di Garis Star, Siap Tempu Lima Etape

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 194
    • 0Komentar

    POLMAN, Mekora.id – Puluhan lopi (perahu) tradisional Sandeq telah menambatkan diri di Pantai Bahari, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, Selasa malam (19/8/2025). Sebanyak 55 perahu akan ambil bagian dalam ajang Sandeq Silumba 2025. Ketua Dewan Pengarah Sandeq Silumba 2025, Syamsul Samad, memastikan seluruh peserta siap mengikuti rangkaian lomba. “Alhamdulillah, semua peserta sudah menambatkan Sandeq-nya […]

  • Mahasiswa Indonesia ditahan Polisi Mesir

    Breaking News : Dua Mahasiswa Asal Mamuju dan Bandung Ditahan Polisi Kairo Mesir Sejak Maret

    • calendar_month Minggu, 13 Apr 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 316
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Dua mahasiswa asal Indonesia yang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dilaporkan ditahan oleh pihak kepolisian setempat sejak 12 Maret 2025. Keduanya adalah Arjung (25), warga Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dan Alwi Dahlan (AD) asal Bandung, Jawa Barat. Menurut informasi dari Muhammad Fadli Syah, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi (KKS) di Mesir, […]

  • UMP Sulbar 2024

    UMP Sulbar Tahun 2024 Naik 43 Ribu

    • calendar_month Sabtu, 18 Nov 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 359
    • 3Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Upah minimum Provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten (UMK) Sulawesi Barat untuk tahun 2024 naik sebesar 1,5 persen atau Rp 43.163. UMP Sulbar itu naik dari Rp 2.871.795 menjadi Rp 2.914.958. UMP dan UMK di Sulbar ini disepakati oleh Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Barat di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulbar, Kamis (16/11/2023) […]

  • Ketua DPRD Sulbar

    Pj Gubernur dan Ketua DPRD Sulbar Resmikan SMA/SMK di Polman dan Majene

    • calendar_month Minggu, 3 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 234
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi bersama Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh melakukan peresmian gedung SMA/SMK Ponpes Modern Al Ikhlas Lampoko Kabupaten Polman, Sabtu (02/03/2024). Acara tersebut sekaligus dilakukan penyerahan gedung SMA/SMK yang diintervensi melalui DAK Tahun 2023. Penyerahan gedung dilaksanakan oleh PJ Gubernur Sulbar kepada Pemkab Polman dan Pemkab Majene. Suraidah […]

  • AIM Hingga Pj Gubernur Sulbar Digugat ke Pengadilan Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

    AIM Hingga Pj Gubernur Sulbar Digugat ke Pengadilan Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

    • calendar_month Senin, 18 Sep 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 118
    • 2Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Polemik Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulawesi Barat (Sulbar)  kini memasuki perkara baru. Usai melayangkan mosi tidak percaya pada pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) di Polewali Mandar (Polman), 09 September lalu. Kubu Musda Mamasa kini menggugat ke Pengadilan Negeri Mamuju. Didampingi dua kuasa hukum, Presidium Sidang Musda Mamasa Busman Rasyd menyatakan, gugatan itu […]

  • Curanmor trail di Mamuju

    Sindikat Pencurian Khusus Motor Trail di Mamuju Berhasil Ditangkap, Polisi Amankan Puluhan Unit

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 351
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) spesialis motor trail di Mamuju berhasil diungkap aparat kepolisian. Sebanyak 15 unit motor trail yang sebagian besar merek Honda CRF diamankan dari 15 tempat kejadian perkara (TKP) berbeda. Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi, mengungkapkan sindikat tersebut berjumlah empat orang. Tiga pelaku berhasil ditangkap, masing-masing berinisial […]

expand_less