Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Pemprov dan Forkopimda Sulbar Bahas Kerawanan Pemilu 2024

Pemprov dan Forkopimda Sulbar Bahas Kerawanan Pemilu 2024

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Senin, 12 Feb 2024
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, mekora.idPemprov Sulbar melakukan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar membahas Persiapan Akhir Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Kantor Sementara Gubernur, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju, Senin (12/02/2024).

Penjabat Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, rakor tersebut bertujuan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada pemilu serentak 2024.

“Persiapan kita masih ada dua hari melakukan kroscek, melakukan cipta kondisi dan mengajak masyarakat datang ke TPS dan terus bersama-sama menciptakan suasana aman, suasana tenang, suasana menggembirakan,” ucap Prof. Zudan.

Melalui forum itu, dalam rangka mitigasi potensi kerawanan, Pj.Gubernur Sulbar, Prof. Zudan telah mempersiapkan tim kesehatan untuk mengawal penyelenggaraan hingga selesainya proses perhitungan suara.

“Kita monitor bersama, tolong RSUD mengecek TPS, bekerjasama dinas di Kabupaten dan Kepala Puskesmas,”kata Prof. Zudan.

Selain itu, melalui Dinas Dukcapil, diarahkan untuk tetap membuka pelayanan hingga hari Pemungutan Suara. Hal itu untuk mengantisipasi kerawanan dari sisi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik.

“Ketertinggalan di Sulbar ini (belum memiliki e-KTP) itu 9 persen, jadi saya minta juga lembur. Buka pelayanan sampai hari H,” ungkapnya.

Berlangsungnya Rakor, masing-masing forkopimda menyampaikan situasi terkini tahapan pemilu, serta hal-hal yang perlu diantisipasi. Diketahui saat ini proses logistik pemilu masih terus bergerak, oleh Bawaslu mencatat 665 TPS masukkan indikasi rawan, termasuk didalamnya 381 tidak ada jaringan.

Terkait penggunaan KTP Elektronik, oleh KPU Sulbar menyebut, dua bentuk yang belum memiliki KTP yakni, Pemilih Pemula dan Pemilih Memenuhi Syarat namun belum memiliki KTP Elektronik .(rls)

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pandangan Umum APBD Perubahan Sulbar 2025

    DPRD Sulbar Gelar Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025

    • calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 18
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Senin, (4/8/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua […]

  • Dugaan Korupsi Rujab Wabup Mamuju

    Dugaan Korupsi Rehab Rujab Wabup Mamuju Dilaporkan ke Penegak Hukum

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 33
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Proyek rehabilitasi Rumah Jabatan (Rujab) Wakil Bupati (Wabup) Mamuju yang menelan anggaran Rp 700 juta dari APBD Kabupaten tahun 2023 di Jl. Pengayoman, dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi. Laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) itu dilaporkan oleh Aliansi Mahasiswa Pemuda Manakarra (Ampera) ke Reskrim Polresta Mamuj, siang tadi, Senin, (26/5/2025). Ketua […]

  • Kadis ESDM Sulbar, Mohammad Ali Candra

    Jabat Kadis ESDM Sulbar, Mohammad Ali Candra Janji Pengelolaan SDA Libatkan Masyarakat Sipil

    • calendar_month Senin, 22 Jan 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 47
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Mohammad Ali Chandra baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar) menggantikan Amir, Senin (22/01/2024). Pelantikan Mohammad Ali Candra itu tampaknya menjadi angin segar untuk pengelolaan Sumber Daya Mineral di Sulawesi Barat. Eks Ketua KNPI Sulbar itu mengatakan, akan melakukan pengelolaan sumber daya yang melibatkan seluruh […]

  • Kades Bambu Ditahan

    P21! Kades Bambu Mamuju Resmi Ditahan Polda Sulbar Terkait Tipu Gelap

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 273
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Kepala Desa (Kades) Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Hartono, ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulbar. Penangkapan Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mamuju itu terkait kasus lama dugaan penipuan dan penggelapan anggaran proyek tahun 2016. Direktur Reskrimum Polda Sulbar, Kombes Pol Beny Murjayanto, membenarkan penangkapan tersebut […]

  • Kuasa Hukum Ado-Damris, Nasrun Natsir

    Istri Cabup Mamuju Dilapor, Kuasa Hukum Sarankan Pelapor Banyak Belajar dan Membaca

    • calendar_month Jumat, 11 Okt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 41
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2 Ado-Damris, Nasrun Natsir S.H M.H, buka suara terkait laporan yang dilayangkan terhadap Istri Calon Bupati (Cabup) Mamuju Ado Mas’ud yang baru saja dilayangkan ke Bawaslu. Jumat, (11/10/2024). Laporan yang dilayangkan itu, terkait status istri Ado Mas’ud sebagai ASN. Pelapor menyebut yang bersangkutan melanggar netralitas […]

  • Opini Gubernur Sulbar

    Opini Gubernur Sulbar : APBD Serta Public Value

    • calendar_month Kamis, 26 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Ditulis Oleh: Gubernur Sulawesi Barat, DR. H. Suhardi Duka, MM Pelaksanaan APBD tahun 2024 diganjar BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walau masih meninggalkan sederet catatan, WTP sebagai opini BPK atas ‘ketaatan di atas kertas’ pada pelaksanaan APBD tahun 2024 itu tetap jadi satu hal yang wajar untuk dijadikan satu kebanggan. Apresiasi kepada dua […]

expand_less