Sulbar Darurat Kekerasan Seksual, Sarinah GMNI Mamuju Desak Hadirnya Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak

MAMUJU, Mekora.id – Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam aliansi Parade Perempuan Melawan Kekerasan turun ke jalan dan menggelar aksi di Bundaran Landscape, Jalan Yos Sudarso, Mamuju, Sulawesi Barat, pada Jumat (8/5/2026) sore.

Massa yang terdiri dari Sarinah GMNI Mamuju, KOPRI PMII Mamuju, Kohati HMI Manakarra, dan Jeng FPPI Mamuju tersebut menyuarakan penolakan terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Sulawesi Barat.

Para peserta aksi membawa poster dan menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka menyoroti maraknya dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, ruang publik, hingga tempat kerja. Massa menilai pemerintah daerah belum mampu menghadirkan ruang aman bagi perempuan dan anak, sementara korban masih sering dipaksa diam dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak.

Wakil Ketua Bidang Kesarinahan  GMNI Mamuju, Alny Gian Ibo, turut menyoroti meningkatnya angka anak putus sekolah di Mamuju. Menurutnya, kondisi ekonomi dan lemahnya perhatian pemerintah menyebabkan banyak anak kehilangan hak pendidikan dan semakin rentan terhadap eksploitasi maupun kekerasan.

“Anak-anak yang kehilangan akses pendidikan sangat rentan menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Negara harus hadir menjamin hak pendidikan mereka,” ujar Alny dalam orasinya.

Kader GMNI Mamuju, Sarinah Vera, mengecam budaya menyalahkan korban dalam kasus pelecehan seksual. Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak pernah disebabkan oleh pakaian perempuan, melainkan karena tindakan pelaku yang kehilangan moral dan rasa kemanusiaan.

“Kekerasan seksual bukan disebabkan oleh korban, tetapi oleh pelaku yang kehilangan moral dan rasa kemanusiaannya,” kata Vera.

Sementara itu,  Sarinah Aurel menyoroti lemahnya penanganan pemerintah terhadap pelecehan verbal. Menurutnya, masih banyak korban yang tidak berani melapor karena kurangnya edukasi dan minimnya pemahaman masyarakat bahwa pelecehan verbal merupakan bentuk kekerasan yang nyata.

Sorotan terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak juga disampaikan Sarinah Ainun. Ia menilai persoalan tersebut belum menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Anak-anak seharusnya tumbuh dalam ruang yang aman, bukan hidup dalam ancaman kekerasan,” ujar Ainun.

Selain itu, Sarinah Poppy, menyoroti tingginya kasus KDRT terhadap perempuan yang masih sering dianggap sebagai persoalan rumah tangga semata sehingga tidak mendapatkan penanganan serius.

“Banyak perempuan menjadi korban kekerasan di dalam rumahnya sendiri, tetapi dipaksa bertahan karena tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan rasa takut. KDRT bukan persoalan pribadi semata, tetapi bentuk nyata pelanggaran kemanusiaan yang harus ditindak tegas,” tegas Poppy dalam orasinya.

Ia menilai lemahnya perlindungan terhadap korban membuat banyak perempuan memilih diam dan bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Menurutnya, negara dan aparat penegak hukum harus hadir memberikan perlindungan nyata, bukan sekadar imbauan.

Massa aksi juga mengecam dugaan adanya kasus pelecehan yang melibatkan oknum aparat namun tidak tercatat secara terbuka dalam data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk lemahnya transparansi dan keberpihakan terhadap korban.

Melalui aksi tersebut, massa aliansi mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk :

1. Menindak tegas seluruh pelaku kekerasan seksual, KDRT, dan kekerasan terhadap anak tanpa tebang pilih
2. Membuka data kasus kekerasan secara transparan dan menghentikan budaya menyalahkan korban
3. Memperluas edukasi mengenai pelecehan verbal dan kekerasan seksual
4. Menjamin ruang aman bagi perempuan dan anak di sekolah, kampus, rumah tangga, maupun ruang publik.
5. Meminta pemerintah daerah memastikan akses pendidikan yang layak agar angka putus sekolah di Mamuju tidak terus meningkat.

Aksi tersebut menjadi peringatan bahwa perempuan dan mahasiswa di Sulawesi Barat tidak akan tinggal diam menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dan anak. Massa menegaskan akan terus mengawal isu perlindungan perempuan dan anak hingga pemerintah benar-benar hadir memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.