Diskominfo Sulbar Bentuk Tim Penilai Keaktifan Website dan Medsos OPD
- account_circle mekora.id
- calendar_month 11 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Rapat Diskominfo Sulbar.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) merampungkan pembentukan tim khusus penilai kanal informasi digital OPD, meliputi website resmi dan platform media sosial, Senin (12/1/2025).
Pembentukan tim ini dibahas dalam rapat internal Bidang KPM Diskominfo Sulbar sebagai langkah strategis untuk memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemprov Sulbar.
Kepala Bidang KPM Diskominfo Sulbar, Dian Afrianty, menjelaskan tim tersebut bertugas memantau dan mengevaluasi keaktifan kanal informasi digital OPD secara berkala.
“Penilaian dilakukan dengan melihat konsistensi publikasi, kualitas konten, serta keterbaruan informasi yang disampaikan kepada publik,” ujar Dian.
Ia menegaskan, website dan media sosial OPD bukan sekadar etalase informasi, tetapi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menekankan bahwa hasil penilaian tidak hanya berdampak pada peningkatan indeks SPBE, tetapi juga menjadi salah satu dasar penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Optimalisasi kanal informasi OPD tidak berhenti pada pemenuhan indikator SPBE semata. Hasil evaluasi ini juga akan menjadi data pendukung dalam penilaian TPP. Artinya, kinerja kehumasan dan publikasi OPD berdampak langsung terhadap aspek administrasi dan keuangan,” tegas Ridwan.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang mendorong penerapan TPP berbasis kinerja secara objektif dan terukur di seluruh OPD.
“Keaktifan OPD dalam menyampaikan informasi publik merupakan cerminan kinerja institusi. Dengan kanal informasi yang aktif dan terkelola baik, publik mendapatkan informasi pembangunan secara utuh, dan pemerintah memiliki instrumen yang adil dalam menilai kinerja,” pungkasnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
Saat ini belum ada komentar