Banjir–Longsor Terjang Halmahera Barat, GMNI Maluku Utara Desak Pemkab Ambil Langkah Serius
- account_circle mekora.id
- calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Banjir landa enam Kecamatan di Halmahera Barat.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAILOLO, Mekora.id — Bencana banjir dan longsor melanda Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, sejak Selasa malam hingga Rabu pagi (7/1/2026). Curah hujan tinggi yang disertai angin kencang menyebabkan banjir bandang dan longsor di enam kecamatan, berdampak pada pemukiman warga hingga infrastruktur publik.
Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara, Alfonsius Gisisi, menyebutkan banjir merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Loloda Tengah, Loloda, Ibu Utara, Ibu, Ibu Selatan, dan Kecamatan Sahu.
“Sejak Selasa hingga Rabu pagi, hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah titik di enam kecamatan di Halmahera Barat. Dampaknya sangat serius, mulai dari banjir bandang hingga longsor,” ujar Alfonsius.
Ia mengungkapkan, bencana tersebut tidak hanya merusak rumah dan gedung warga, tetapi juga merenggut korban jiwa. Longsor dilaporkan menewaskan seorang ibu dan anak (cucunya). Selain itu, akses jalan tertutup material longsor, listrik padam akibat pohon tumbang, serta jaringan telekomunikasi terputus di sejumlah titik terdampak.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, enam kecamatan tercatat terdampak banjir bandang dan longsor. GMNI menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“GMNI menghimpun laporan puluhan rumah warga terendam dan mengalami kerusakan berat. Situasi ini diperparah dengan padamnya listrik PLN dan terputusnya jaringan telekomunikasi,” katanya.
Menyikapi bencana tersebut, GMNI Maluku Utara mendorong Pemkab Halbar segera mengambil langkah strategis dan berkelanjutan. GMNI menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya pembongkaran ruko dan rumah yang menutup alur sungai kecil, percepatan pembangunan kembali jembatan yang rusak, serta pembangunan talud dan normalisasi sungai pada tahun 2026.
Selain itu, GMNI juga menekankan pentingnya penegakan aturan tata ruang dan disiplin pengelolaan sampah oleh masyarakat, serta normalisasi saluran air hingga sungai oleh pemerintah daerah mulai dari tingkat RT, desa, hingga OPD terkait.
Tak kalah penting, GMNI mendesak pemerintah melakukan relokasi warga terdampak ke lokasi yang lebih aman dan layak, guna mencegah bencana berulang setiap tahun. Mereka juga menuntut ketegasan pemerintah bersama aparat penegak hukum dan instansi kehutanan untuk menghentikan praktik ilegal logging yang dinilai menjadi salah satu penyebab banjir dan longsor di Halmahera Barat.
“Tanpa langkah tegas dan menyeluruh, bencana seperti ini akan terus terulang dan masyarakat kembali menjadi korban,” tegas Alfonsius.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
