2.274 Pemilih Anomali Ditemukan Bawaslu Mamuju di Hasil Pencoklitan KPU
- account_circle mekora.id
- calendar_month Jumat, 26 Jul 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
Bawaslu Mamuju mengumumkan data pemilih tidak dikenali atau anomali dari hasil pencoklitan KPU Mamuju.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, mekora.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju, menemukan setidaknya ada 2.274 data pemilih anomali atau tidak dikenali dalam daftar pemilih potensial yang baru saja di coklit oleh KPU Mamuju.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Bawaslu Kabupaten Mamuju, Zulkifli mengatakan, dari hasil pengawasan Bawaslu Mamuju menemukan sejumlah potensi kerawanan saat pencoklitan.
Masalah-masalah itu ditengarai sejumlah prosedural yang ditemukan pengawas tingkat desa tidak dilaksanakan oleh petugas Pantarlih.
“Hasil data hasil pengawasan Pencocokan dan penelitian diperoleh data pemilih tidak dikenali (anomali) sebanyak 1.336 Pemilih per 25 Juli 2024, selanjutnya berdasarkan Rapat Stakeholder terkait konsolidasi Data Hasil Pengawasan Coklit diperoleh Rekap Sementara berdasarkan data KPU Kabupaten Mamuju sebanyak 2.274 Pemilih,” kata Zulkifli, Kamis, (25/7/2024) malam.
Data anomali atau yang tidak dikenali itu masing-masing tersebar pada Mamuju 136, Simboro 513, Tapalang 78, Tapalang Barat 26, Bala Balakang 1, Papalang 189, Sampaga 413, Tommo 450, Kalukku 429, Bonehau 40, dan Kalumpang Nol.
Dia menyebut, data anomali yang saat ini masih terjadi ditemukan sejumlah potensi pemilih ganda, hingga pemilih yang tidak tercatat dan telah pindah domisili.
“Di Tapalang dan Sampaga kami menemukan potensi pemilih data ganda. Kami dapati di Tapalang ada yang punya NIK dua dengan nama berbeda tetapi orangnya satu. Di wilayah perbatasan sampaga dan pangale, yang bersangkutan sebenarnya telah pindah domisili ke pangale. Tetapi dimasukkan data potensial pemilih, jadi ada potensi pemilih ganda,” kata Zul.
Melihat fenomena itu, Zulkifli mengatakan, Bawaslu Kabupaten Mamuju membuka posko pengaduan masyarakat. Khususnya yang belum tercoklit.
“Kami membuka posko pengaduan bisa langsung ke Panwascam untuk melakukan pengaduan bagi masyarakat yang merasa belum tercoklit,” kata Zul.
Berikut temuan Bawaslu Mamuju pada petugas Pantarlih :
- Pantarlih tidak mendatangi pemilih secara langsung;
- Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana teknologi terlebih dahulu;
- Pantarlih tidak melaksanakan Coklit tepat waktu;
- Pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat;
- Pantarlih mencoret pemilih yang memenuhi syarat;
- Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat Coklit;
- Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit untuk setia 1 (satu) Kepala Keluarga setelah melakukan Coklit;
- Pantarlih tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat, dan atau Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilu.
Temuan masalah pencoklitan :
- Pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan domisili
- Pemilih dalam zona batas wilayah tertentu dimana secara administrasi berbeda dengan wilayah mereka tinggal
- Pemilih dengan permasalahan administrasi kependudukan
- Pemilih yang menghuni Rumah Tahanan (Rutan)/Lembaga Pemasyarakatan
- Pemilih yang bekerja di Kabupaten Mamuju tetapi bertempat tinggal di Kota/Kabupaten lain.
- Terdapat potensi pemilih dengan identitas ganda;
- Adanya potensi Pemilih yang meninggal dunia tidak memiliki akte kematian yang mengakibatkan tidak terhapusnya di dalam DP4 karena Coklit berbasis de jure.
- Terdapat pemilih yang sudah atau pernah kawin dibawah tujuh belas (17) tahun yang tidak memiliki dokumen pernikahan sehingga tidak dapat masuk dalam Pemilih Potensial;
- Pemilih yang beralih status dari Masyarakat sipil ke TNI/POLRI yang baru dilantik
- Terdapat Pemilih tidak dikenal/Anomali yang masih terdapat di beberapa kecamatan di wilayah kabupaten Mamuju
- Terdapat pemilih di daerah sulit diakses atau dijangkau sehingga berpotensi tidak tercoklit
- Terhadap pemilih yang belum dapat ditentukan status TMS/MS, menyarankan secara lisan agar melakukan proses coklit sesuai dengan peraturan (Dokumen keterangan secara de jure) apabila tidak ada dokumen pendukung yang menyatakan yang bersangkutan telah hilang atau meninggal dunia maka yang bersangkutan tidak dapat di TMS kan sebagaimana yang diatur di PKPU 7 dan SKPT KPU 799.
- Terhadap pemilih yang memiliki identitas ganda Menyarankan Secara Lisan untuk melakukan Pengecekan Data yang secara dokumen yang aktif di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga menjadi dasar Pantarlih untuk memberikan status pada Pemilih tersebut pada dokumen hasil Coklit.
- Terhadap pemilih yang tidak dikenal (anomali) Bawaslu kabupaten memberikan himbauan kepada jajaran PPK dan PPS untuk memastikan Validitas dan Akurasi data Pemilih yang tidak dikenali / Anomali dalam Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih di wilayah kerja kecamatan.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
