Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Sosial

YKPM dan KAPAL Perempuan Bangun 2 Desa Piloting dan 1 Desa Rintisan, Ditarget Jadi Desa INKLUSI

×

YKPM dan KAPAL Perempuan Bangun 2 Desa Piloting dan 1 Desa Rintisan, Ditarget Jadi Desa INKLUSI

Sebarkan artikel ini
Sejumlah kelompok perempuan sedang menghadiri pelatihan dan pendidikan inklusi dari YKPM Sulbar. (Foto : istimewa)

MAMUJU, mekora.id – Seiring perkembangan pola pendidikan dan pendampingan di Indonesia, kini muncul metode Inklusi. Metode belajar ini jadi tren bagi lembaga maupun yayasan pendidikan.

Inklusi pada dasarnya pola pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja, dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Dengan meliputi karakter, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya dan lain sebagainya.

Pendekatan itukah yang diterapkan Kapal Perempuan dan Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Barat untuk pendampingan masalah perempuan dan anak di Kabupaten Mamuju.

Koordinator YKPM Sulbar, Syaiful Ahmad mengatakan, saat ini mereka telah memasuki tahun ketiga melakukan pendampingan Inklusi di Desa Kalepu, Kecamatan Tommo, Desa Boda Boda Kecamatan Papalang, dan Desa Toabo yang baru dirintis.

Baca juga :  Sulawesi Barat Jatuh Dalam Kemiskinan Ekstrim, Tertinggi Nasional

Pada tiga Desa Plotting itu, mereka berhasil melakukan penerapan pada enam isu inklusi prioritas pendampingan YKPM dan Kapal Perempuan.

“Saat ini kami melakukan pendampingan untuk tiga desa yang berfokus pada enam isu prioritas dimana program ini hasil kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia,” kata Syaiful Ahmad, Sabtu (23/09/2023).

Pada program itu, satu kelompok beranggota 30 orang perempuan diberi berbagai pelatihan. Termasuk pelatihan kewirausahaan mandiri dan pendidikan tata kelola desa.

Isu-isu strategis itu menurut YKPM akan membantu meningkatkan kualitas dan partisipasi kelompok perempuan di Desa.

Sehingga diharapkan akan membuat kelompok perempuan lebih melek hak dan menyuarakan berbagai isu yang ada di wilayahnya.

“Kami membentuk kelompok dengan anggota 30 orang perempuan, kami berikan pendidikan tentang tata kelola desa. Setelah pelatihan itu diharapkan perempuan di desa bisa menyuarakan hak-hak yang belum tersentuh layanan publik,” ujar Syaiful Ahmad.

Baca juga :  Pasca Banjir di Leling, PUPR Sulbar Utus Tim UPTD ke Lokasi