Mekora.id – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan pentingnya akurasi data kemiskinan sebagai pijakan utama dalam merumuskan program pemerintah. Ia menargetkan, pendataan yang tengah difinalisasi Pemkot harus rampung paling lambat 31 Agustus 2025.
“Walaupun sempat melewati batas waktu 15 Agustus, saya minta tetap diselesaikan dengan cermat. Kalau datanya akurat, tidak ada program yang sia-sia, baik APBD, APBN, TJSL maupun Baznas,” ujarnya.
Agus Haris menjelaskan, proses pengumpulan data dilakukan secara berjenjang, dimulai dari RT, diverifikasi oleh lurah dan camat, sebelum akhirnya dihimpun oleh Dinas Sosial. Mekanisme ini memang memakan waktu lebih lama, namun diyakini dapat memastikan kondisi riil masyarakat benar-benar terdata.
Ia menambahkan, data tersebut akan diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Untuk kategori miskin ekstrem dipastikan sudah tidak ada, sementara sisanya terbagi dalam kelompok miskin (desil 1–3) dan kelompok rentan (desil 3–5). “Klasifikasi ini penting supaya intervensi pemerintah lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Sebagai ilustrasi, Agus Haris menyebut seorang pensiunan usia lanjut dengan rumah layak tetap bisa masuk sebagai penerima manfaat. Alasannya, meski memiliki hunian memadai, ia tidak lagi produktif sehingga termasuk dalam kategori rentan.
“Jadi yang dilihat bukan hanya rumahnya, tapi kemampuan pengeluaran dan kondisi ekonominya secara menyeluruh,” tambahnya.
Menurutnya, validitas data sangat menentukan efektivitas penyaluran bantuan, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga nonpemerintah. “Kalau datanya valid, maka setiap program bisa tepat guna,” tegas Agus Haris.
