Tak Ditemui Gubernur Sulbar, Massa Aliansi Tolak Tambang Dirikan Tenda
- account_circle mekora.id
- calendar_month Senin, 5 Mei 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Massa Aliansi Rakyat Sukbar Tolak Tambang Pasir, mendirikan posko dan tenda di Halaman Kantor Gubernur. (Foto : Sugiarto/Mekora.id)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Ratusan Massa dari Aliansi Rakyat Sulbar Tolak Tambang, yang menggelar unjuk rasa sejak, memilih bertahan dan membangun tenda di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin, (5/5/2025).
Koordinator Aksi, Sulkarnain, mengatakan mereka membangun tenda- tenda dikarenakan Gubernur yang hendak ditemui tidak berada di tempat.
Ia menyebut mereka akan bertahan hingga Gubernur Suhardi Duka menemui massa aksi dan mencabut izin perusahaan tambang yang berada di Karossa (Mamuju Tengah, Kalukku Barat dan Beru-Beru (Mamuju), serta Silaja (Pasangkayu).
“Kami akan melakukan pendudukan dan membangun posko jika pak Gubernur tidak menemui kami dan menjawab tuntutan yang kaki sampaikan,” kata Sulkarnain ditengah aksinya.
Ia menyebut, warga menolak rencana tambang sejak tahun 2022 lalu. Mereka juga telah menggelar aksi unjuk rasa berjilid-jilid namun tak digubris.
Padahal kata warga, penolakan tambang pasir itu dilakukan lantaran mengancam mata pencaharian mereka, hingga pemukiman yang semakin terkikis abrasi sungai.
“Kalau kampung kami dirusak, kemana lagi warga harus mencari tempat tinggal?. Kemana warga mencari nafkah untuk menghidupi anak-istrinya?,” ungkap Sulkarnain.
Ia juga menyayangkan sikap Gubernur Sulawesi Barat yang enggan melihat langsung kondisi di lokasi tambang. Padahal dari hasil penelusuran DPRD Sulbar, ditemukan sejumlah indikasi cacat prosedur dalam pengajuan izin.
“DPRD Sulbar juga sudah menemukan proses perizinan tambang cacat hukum dan prosedural, ditemukan pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, dan dokumen lainnya,” ungkap Sulkarnain.
Tuntutan Aksi:
- Cabut semua izin perusahaan tambang pasir yang dianggap merusak sumber kehidupan rakyat Sulbar.
- Hentikan pembahasan Ranperda RTRW Sulbar jika tidak melibatkan partisipasi publik secara inklusif.
- Tolak hasil revisi draft RZWP3K Sulbar yang dinilai tidak menyerap aspirasi masyarakat pesisir, khususnya komunitas nelayan.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
