Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » POLITIK » Pemilu » Polda Sulbar Siapkan 414 Personil PAM Untuk Pengamanan TPS

Polda Sulbar Siapkan 414 Personil PAM Untuk Pengamanan TPS

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Jumat, 2 Feb 2024
  • comment 2 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Selain pemeriksaan kesehatan, para personel yang terlibat pam TPS juga akan dibekali pelatihan khusus terkait tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan pengamanan Pemilu.

“Kombinasi antara kesiapan fisik dan pengetahuan yang memadai itu penting dan diharapkan dapat menghasilkan pengamanan Pemilu yang efektif dan aman, pungkasnya Skamet Wahyudi.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemagangan Sulbar

    Program Pemagangan Sulbar 2024 Berakhir, Cetak Ratusan Tenaga Kerja Muda

    • calendar_month Kamis, 10 Okt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 80
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Sebanyak 179 peserta pemagangan tahun 2024 dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi selesai dan ditutup. Pemagangan itu dilakukan selama magang 5 bulan pada sejumlah perusahaan. Acara ini berlangsung di Matos Mamuju, Kamis, (10/10/2024). Kepal Disnaker Sulbar, Andi Farid Amri, mengungkapkan program pemagangan Sulbar tahun 2024 ini melibatkan 27 […]

  • Pelaku penikaman di Bonehau

    Dua Pelaku Penikaman di Bonehau Ditangkap Polisi

    • calendar_month Selasa, 25 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Dari penyidikan polisi, kejadian itu bermula saat korban dan dua pelaku menghadiri acara pernikahan di Desa Tamalea pada Minggu malam. Namun salah satu pelaku dipengaruhi oleh minuman keras hingga terjadi cekcok dan berujung korban Yoge ditikam di bagian dada dan perut. “Awalnya menghadiri pesta, pelaku bersama korban terlibat cek cok dan terjadi penikaman,” kata Herman […]

  • Pj Bupati Mamasa

    Tokoh Adat Mamasa Turun Tangan, Tolak Isu Pergantian Pj Bupati

    • calendar_month Sabtu, 16 Des 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 129
    • 1Komentar

    Ketua Hadat Mamasa itu bersama sejumlah masyarakat lainnya, mendatangi Sekprov Sulbar untuk menanggapi sejumlah isue beberapa kelompok di Mamasa yang meminta Kemendagri menganti Pj Bupati Mamasa. Menurutnya, Yakub Solon selama tiga bulan menjabat sebagai Pj Bupati Mamasa telah menorehkan berbagai prestasi, salah satunya mampu menurunkan angka defisit keuangan Kabupaten Mamasa. “Sangat disayangkan jika Yakub F […]

  • Wakil Ketua Umum PKB

    Di Muswil PKB Sulbar, Jazilul Fawaid : Ekonomi Tak Boleh Dikuasai Segelintir Orang

    • calendar_month Kamis, 11 Des 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 50
    • 0Komentar

    “Perjuangan politik PKB belum selesai. Memang kemarin Cawapres kita, Gus Muhaimin, belum menang. Tapi kita patut berbangga karena kursi PKB di DPR RI naik menjadi 68 kursi. Semoga ke depan juga ada perwakilan dari Sulawesi Barat, karena sejak provinsi ini berdiri, belum ada yang duduk di Senayan,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim […]

  • Wali Kota Bontang Resmikan Tomoro Coffee, Hidupkan Kembali Eks Bontang Plaza

    Wali Kota Bontang Resmikan Tomoro Coffee, Hidupkan Kembali Eks Bontang Plaza

    • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
    • account_circle zul
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Mekora.id – Suasana hangat penuh antusias terasa di Jalan Brigjen Katamso Nomor 10, pada Jumat pagi (15/8/2025). Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, meresmikan Grand Opening Tomoro Coffee yang menempati gedung eks Bontang Plaza. Kehadiran brand kopi premium ini menjadi cabang pertama di Kota Taman sekaligus babak baru dalam menghidupkan kembali kawasan yang sempat sepi. Dalam […]

  • Ketua REI Sulbar

    REI Sulbar : Jika BPHTB dan PBG di Mamuju Dihapus, Masyarakat Bisa Hemat Rp 5 Juta Beli Rumah Subsidi

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 191
    • 0Komentar

    Namun, hingga kini Pemerintah Kabupaten Mamuju masih memberlakukan pungutan tersebut. Padahal, Peraturan Bupati (Perbup) Mamuju Nomor 36 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan sudah terbit sejak 31 Desember 2024. “Kami meminta kepada Bupati Mamuju agar segera menerapkan aturan itu, karena sudah delapan bulan belum berjalan. Jika ini segera dilaksanakan, masyarakat Mamuju akan lebih diuntungkan dan program […]

expand_less