Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Penertiban PKL Pasar Tamrin Bakal Dilakukan, Wawali : Harus Pendekatan Sosial Sebelum Eksekusi

Penertiban PKL Pasar Tamrin Bakal Dilakukan, Wawali : Harus Pendekatan Sosial Sebelum Eksekusi

  • account_circle zul
  • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Mekora.id – Pemerintah Kota Bontang bakal menertibkan 84 Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin) yang dianggap tak sesuai aturan.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, meminta tim kota untuk melakukan pendekatan sosial dan komunikasi intensif sebelum proses penertiban dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

“Sebagai Wakil Kepala Daerah, kami bersama Bunda Wali Kota sudah sepakat bahwa sebelum melaksanakan penertiban, namun kita juga harus memastikan semua aturan dipahami dengan baik dan aspek sosialnya dipenuhi,” ungkapnya usai mengahadiri rapat kordinasi di Kantor UPT Pasar, Senin (11/8/2028).

Menurutnya, dalam pelaksanaan penertiban PKL, komunikasi yang intens dan menyeluruh sangat penting agar pedagang yang terkena dampak bisa memahami alasan dibalik penertiban serta mendapatkan solusi yang terbaik.

“Nanti setelah dilakukan kunjungan itu kita kasi waktu pefagang sembilan hari kalau masih tetap tidak pindah atau mundur maka akan kami lakukan penertiban ke 84 PKL tersebut,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tujuan dari penertiban ini lantaran para PKL memang menggunankan area trotoar atau badan jalan itu mengganggu pengendara lain, terlebih Bontang memiliki pasar yang lebih besar dan masih banyak lapak kosong.

“Trotoar itu kan tidak bisa digunakan berjualan karena itu untuk fasilitas yang lain dan itu memang haknya negara, nggak boleh digunakan,” pungkasnya.

  • Penulis: zul

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggaran Terbatas, Pemkab Mamuju Pastikan PPPK Tak Terima THR 2026

    Anggaran Terbatas, Pemkab Mamuju Pastikan PPPK Tak Terima THR 2026

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 317
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Kabupaten Mamuju memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak menerima tunjangan hari raya (THR) pada Lebaran tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, usai menghadiri gelar pasukan pengamanan arus mudik 2026 di Lapangan Ahmad Kirang, Kamis (12/3/2026) ssore. Menurut Sutinah, THR untuk PPPK memang menjadi beban pemerintah daerah. […]

  • Aktivis Mamuju Ditangkap Polisi

    Cipayung Plus dan BEM Desak Polresta Mamuju Bebaskan Dua Aktivis yang Ditangkap Sejak 31 Agustus

    • calendar_month Senin, 8 Sep 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 116
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Aliansi Cipayung Plus bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menggelar unjuk rasa di depan Mapolresta Mamuju pada Senin (8/9/2025). Aksi ini merupakan bentuk solidaritas atas penangkapan dua aktivis dalam demonstrasi yang digelar pada 31 Agustus lalu di depan Kantor DPRD Sulbar. Koordinator lapangan, Muh. Ahyar, dalam orasinya menilai […]

  • Komisi IV DPRD Sulbar konsultasi ke Diknas Sulsel.

    Komisi IV DPRD Sulbar Konsultasi Formasi PPPK ke Dinas Pendidikan Sulsel

    • calendar_month Rabu, 22 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 113
    • 2Komentar

    MAKASSAR, mekora.id – Komisi IV DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Sulsel), di Kota Makassar, untuk membahas formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bidang pendidikan, pada, Selasa, (21/5/2024). Kunjungan ini bertujuan disebut untuk memperoleh referensi terkait formasi PPPK yang berhasil diterapkan secara efektif di Sulawesi Selatan (Sulsel). […]

  • Nelayan hilang di Mamuju.

    Breaking News : Cuaca Ekstrim, Seorang Pemancing Dikabarkan Hilang di Perairan Rangas Mamuju

    • calendar_month Selasa, 5 Des 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 125
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Seorang pemancing bernama Komo (26) warga Bulutakkang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, dikabarkan hilang akibat cuaca buruk. Kejadian tersebut, disiarkan langsung oleh akun Tiktok Upphie Srua saat sedang mencari kerabatnya itu di atas kapal tradisional, Selasa (5/12/2023) pukul. 16.58 WITA. Menurut keterangan Akun tersebut, kerabatnya itu berangkat menggunakan perahu sampan […]

  • Pelaku pencuri Dana Desa Tapandullu

    Pelaku Pencurian Dana Desa Tapandullu Mamuju Masih Teka-Teki, Polisi Panggil 7 Saksi

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 208
    • 4Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pelaku pencurian dana desa Tapandullu di Mamuju, hingga kini masih teka-teki. Penyelidikan masih terus bergulir di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Barat (Sulbar). Terbaru, Kasubdit III Ditreskrimum Polda Sulbar, Kompol Recky Wijaya, menyebut proses pengumpulan informasi masih berlangsung intensif untuk mengungkap pelaku dan pihak-pihak yang diduga terlibat. “Sudah ada dua […]

  • APBD 2024 Sulbar

    Gubernur Sulbar Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 ke DPRD, Realisasi Capai 99,81 Persen

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 93
    • 2Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 kepada DPRD Sulbar, Selasa (24/6/2025). Penyerahan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam pidatonya, Suhardi Duka menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda tersebut merujuk pada hasil audit Badan […]

expand_less