Pemekaran DOB Kota Madya Mamuju Kembali Mencuat, Tokoh dan Praktisi Bertemu
- account_circle mekora.id
- calendar_month Jumat, 5 Sep 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Tokoh dan praktisi Mamuju bertemu bahas DOB.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Sejumlah tokoh dan praktisi berkumpul di rumah jabatan Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, Kamis malam (4/9/2025). Pertemuan itu membahas langkah lanjutan perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Madya Mamuju.
Acara yang dimulai pukul 20.30 Wita tersebut dihadiri berbagai tokoh, antara lain H. Almalik Pababari, H. Thamrin Endeng, H. Thamrin Syakur, Hj. St. Suraidah Suhardi, Dandim Mamuju, H. Muh. Yanas, H. Herman Callo, H. Damris, Rahmat Idrus, sejumlah anggota DPRD Mamuju, pejabat Pemkab Mamuju, serta perwakilan media.
Dalam sambutannya, Syamsuddin Hatta menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen dalam mewujudkan cita-cita pemekaran. Ia menyebut forum tersebut sebagai momentum untuk kembali membicarakan peluang sekaligus tantangan menuju pembentukan Kota Mamuju.
“Utang Sejarah”
Senator asal Sulbar, H. Almalik Pababari, menyebut pembentukan Kota Mamuju sebagai “utang sejarah” yang tertunda akibat moratorium pemekaran. Ia mendorong agar dokumen kelengkapan segera dirampungkan dan tim khusus dibentuk untuk membawa aspirasi ke Jakarta.
“Saya akan berkomunikasi dengan Ketua DPD RI. Saya approve dan akan kawal. Nanti saya minta difasilitasi ke DPR RI hingga Kemendagri,” tegas Almalik.
Tokoh senior Sulbar, Thamrin Endeng, yang terlibat langsung dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan Provinsi Sulbar, turut berbagi pengalaman.
“Banyak tantangan, bahkan sering seperti dipelonco. Tapi jangan menyerah, itu bagian dari perjuangan. Dulu dokumen Kota Mamuju sudah lengkap, hanya saja moratorium membuatnya tertunda. Kendala utama biasanya di pendanaan, tapi kalau tokoh dan pengusaha Sulbar bersatu, saya yakin bisa,” ujarnya optimistis.
Dukungan Penuh
Dukungan juga datang dari Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hj. St. Suraidah Suhardi. Ia menegaskan bahwa Sulbar yang sudah 21 tahun berdiri seharusnya memiliki kota madya.
“Dulu dokumen sudah lengkap, hanya terhenti karena moratorium. Kita akan tetap dorong agar persyaratan lain segera dipenuhi,” kata mantan Ketua DPRD Sulbar itu.
Ketua Forum Perjuangan Kota Mamuju, Masram, menambahkan bahwa perjuangan ini sejatinya telah lama berjalan dan sudah memiliki dokumen pendukung. Ia mengungkapkan komunikasi dengan Bupati Mamuju, Gubernur Sulbar, hingga anggota DPD RI juga telah dilakukan.
“Bentuk keseriusan Pemkab Mamuju sudah ada, salah satunya dengan pembangunan balai kota. Tapi dokumen tetap harus diperbarui, termasuk persyaratan semua desa berubah status menjadi kelurahan,” jelasnya.
Optimisme Bersama
Syamsuddin Hatta menegaskan forum ini akan menjadi wadah untuk melengkapi kekurangan dokumen. Ia juga mengenang semangat almarhum Aruchul Thahir sebagai tokoh pemekaran yang perlu terus diwarisi.
Tokoh lainnya, Yanas dan H. Damris, sama-sama menekankan pentingnya persatuan.
“Saya sepakat, dokumen harus dilengkapi dulu. Kalau sudah lengkap, baru kita bicara soal pendanaan. Kita punya bupati, gubernur, empat anggota DPR RI, dan empat anggota DPD RI. Semuanya pasti akan membantu,” tegas H. Damris.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
