MAMUJU, Mekora.id — Penyedia layanan air bersih PDAM Tirta Manakarra Mamuju mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Kabupaten Mamuju dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (2/6/2025), menyusul krisis air bersih yang telah berlangsung selama sebulan terakhir di Kota Mamuju dan sekitarnya.
RDP yang berlangsung sekitar tiga jam itu berlangsung dengan sejumlah pertanyaan yang dicecar Komisi I. Para anggota dewan mengkritisi lambannya penanganan distribusi air dan ketidakjelasan perencanaan jangka panjang PDAM.
Alasan Banjir, Solusi Mandek
Pelaksana tugas (Plt) Direktur PDAM Tirta Manakarra, Jauharia, menyampaikan bahwa distribusi air terganggu karena proses pemasangan ulang instalasi pipa yang rusak akibat banjir bandang awal tahun ini.
“Kami masih terus melakukan pemasangan pipa pada sumber air baku yang rusak pasca banjir bandang,” ujar Jauharia.
Namun alasan itu dianggap tidak lagi relevan oleh DPRD, mengingat kerusakan sudah terjadi sejak Januari 2025 namun belum juga ada perbaikan tuntas hingga pertengahan tahun.
Dewan Desak Perencanaan Nyata dan Evaluasi Kinerja
Komisi I DPRD Mamuju mendesak Pemkab untuk segera mengevaluasi menyeluruh kinerja PDAM, terutama terkait penanganan krisis, transparansi anggaran, serta sistem pencatatan dan penagihan air.
Anggota DPRD Fraksi Demokrat yang memipin RDP, Arnol Topo Sujadi, menyatakan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyesalkan tidak adanya solusi konkret dari pihak PDAM dalam tiga kali pertemuan sebelumnya.
“Ini sepertinya pertemuan selalu berkutat pada masalah teknis, tidak solusi konkrit dari PDAM. Ini Kebutuhan dasar dan urgent, kenapa pihak PDAM tidak mengeluh ke DPRD kalau kekurangan dana,” kata Arnol.
