PDAM Mamuju Dicecar DPRD, Air Mampet Tapi Tagihan Lancar
- account_circle mekora.id
- calendar_month Senin, 2 Jun 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Rapat Dengar Pendapat PDAM Mamuju dengan Komisi I DPRD Mamuju. Senin, (2//6/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id — Penyedia layanan air bersih PDAM Tirta Manakarra Mamuju mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Kabupaten Mamuju dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (2/6/2025), menyusul krisis air bersih yang telah berlangsung selama sebulan terakhir di Kota Mamuju dan sekitarnya.
RDP yang berlangsung sekitar tiga jam itu berlangsung dengan sejumlah pertanyaan yang dicecar Komisi I. Para anggota dewan mengkritisi lambannya penanganan distribusi air dan ketidakjelasan perencanaan jangka panjang PDAM.
Alasan Banjir, Solusi Mandek
Pelaksana tugas (Plt) Direktur PDAM Tirta Manakarra, Jauharia, menyampaikan bahwa distribusi air terganggu karena proses pemasangan ulang instalasi pipa yang rusak akibat banjir bandang awal tahun ini.
“Kami masih terus melakukan pemasangan pipa pada sumber air baku yang rusak pasca banjir bandang,” ujar Jauharia.
Namun alasan itu dianggap tidak lagi relevan oleh DPRD, mengingat kerusakan sudah terjadi sejak Januari 2025 namun belum juga ada perbaikan tuntas hingga pertengahan tahun.
Dewan Desak Perencanaan Nyata dan Evaluasi Kinerja
Komisi I DPRD Mamuju mendesak Pemkab untuk segera mengevaluasi menyeluruh kinerja PDAM, terutama terkait penanganan krisis, transparansi anggaran, serta sistem pencatatan dan penagihan air.
Anggota DPRD Fraksi Demokrat yang memipin RDP, Arnol Topo Sujadi, menyatakan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyesalkan tidak adanya solusi konkret dari pihak PDAM dalam tiga kali pertemuan sebelumnya.
“Ini sepertinya pertemuan selalu berkutat pada masalah teknis, tidak solusi konkrit dari PDAM. Ini Kebutuhan dasar dan urgent, kenapa pihak PDAM tidak mengeluh ke DPRD kalau kekurangan dana,” kata Arnol.
Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Istiqlal Ismail, meminta PDAM menyusun master plan yang jelas, termasuk gambaran anggaran dan titik-titik kerusakan yang perlu segera ditangani.
“Masalah distribusi air ini hanya berkutat disitu-situ saja, coba PDAM buatkan perencanaan sehingga kita tahu berapa kebuthan dan dimana saja rusaknya yang membutuhkan biaya,” tegasnya.
Legislator Partai Bulan Bintang, Nazaruddin Akhmad, bahkan mendesak Plt Direktur PDAM untuk mundur jika tak mampu menghadirkan solusi.
“Kalau cuma menyalahkan bencana terus, kita tidak akan pernah keluar dari masalah. Kalau tidak mampu, silakan mundur,” ujarnya dengan nada tinggi.
Air Mampet, Tagihan Jalan Terus
Di luar distribusi air, DPRD juga menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait tagihan air yang membengkak, meskipun suplai air justru tidak jalan.
Anggota DPRD dari Partai Gerindra, Pandi, menyebut tagihannya melonjak drastis dari Rp 150 ribu menjadi Rp 400 ribu dalam satu bulan, meski air nyaris tak mengalir.
“Kami cuma cuci baju dan mandi seadanya, tapi tagihan bisa melonjak. Apakah ini wajar?” tanyanya.
Kepala Urusan Bahasa Meter PDAM, Muh Agus Salim, menanggapi bahwa lonjakan tagihan bisa jadi akibat keterlambatan penagihan pemakaian sebelumnya.
“Biasanya tagihan pemakaian Februari atau Maret baru masuk di bulan Mei. Jadi meski air tidak mengalir saat itu, tagihan tetap muncul,” jelasnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
