Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » Mudik Lebaran di Tengah Efisiensi Anggaran, Orang Miskin Dilarang Mudik?

Mudik Lebaran di Tengah Efisiensi Anggaran, Orang Miskin Dilarang Mudik?

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Senin, 3 Mar 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Djoko Setijowarno

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

Sejak tahun 2024, hasil survei potensi pergerakan angkutan lebaran, pemudik memprioritaskan angkutan umum sebagai moda transportasi mudik

Peluang warga kelas menengah ke bawah mendapatkan mudik gratis berkurang. Sangat disayangkan demi efisiensi anggaran, pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk Program Mudik Gratis. Menteri Perhubungan hendaknya bersikeras minta tetap diadakan Program Mudik Gratis untuk keselamatan, selain untuk meringankan beban keuangan masyarakat. Tujuan diadakannya mudik gratis untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum (roda 4 dan roda 2), sehingga angka kecelakaan turun .

Lebaran adalah momentum bagi pemerintah untuk memberikan layanan mudik yang berkeselamatan. Bagi masyarakat, lebaran menjadi sesuatu yang sakral, sehingga sayang dilewatkan. Warga berupaya merayakan Idul Fitri harus di kampung halaman. Untuk memenuhi itu, maka mudik pun wajib dilakukan sebelum hari Lebaran tiba. Kecenderungan merayakan Lebaran tampak dari pengalaman setiap tahun di saat arus mudik selalu meningkat di waktu-waktu sebelum perayaan Idul Fitri itu tiba.

Mudik bersalaman, tentunya pemudik semakin banyak menggunakan angkutan umum. Setiap tahun diadakan Survey Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Sejak tahun 2024 , hasil survei menunjukkan pilihan angkutan umum (KA antar kota dan bus) menjadi moda transportasi prioritas pemudik .

Adapun hasil Survey Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran Tahun 2024, memilih moda transportasi KA antar kota 39,32 juta orang (20,3%), bus 37,51 juta orang (19,37%), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,29%), sepeda motor 31,12 juta orang (16,07%), mobil sewa 11,64 juta orang (6,01%), pesawat 10,97 juta orang (5,67%), kapal penyeberangan 10,65 juta orang (5,5%), mobil travel 8,27 juta orang (4,27%), kapal laut 2,9 juta orang (1,5%), angkutan lainnya 1,84 juta orang (0,95%), kereta cepat 1,42 juta orang (0,73%, kereta perkotaan 1,25 juta orang (0,65%), mobil angkutan sewa khusus (taksi online ) 1,07 juta orang (0,55%), taksi reguler 153,93 ribu orang ( 0,08%) dan sepeda 143,31 ribu orang (0,07%).

Melihat hasil survey dua tahun terakhir (tahun 2023 dan tahun 2024), minat masyarakat Indonesia menggunakan angkutan umum meningkat. Tahun-tahun sebelumnya, hasil survei menunjukkan mayoritas memilih mobil pribadi dan sepeda motor.

Namun, mudik lebaran tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak menyelenggarakan Program Mudik Gratis. Anggaran penyelenggaraan mudik gratis menggunakan bus, KA dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran. Mestinya, tidak semua program Kementerian Perhubungan dipangkas, terutama yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak.

Penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 diserahkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tahun 2024, Kementerian BUMN menggelar program mudik gratis dengan kuota 80.125 pemudik . Kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan tahun 2024 sebanyak 85.694 pemudik . Berarti, jika diserahkan ke BUMN penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025, maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari tahun 2024, setidaknya kuotanya sekitar 165.000 pemudik . Apa mungkin BUMN dapat menyediakan anggaran untuk itu? Sementara BUMN sudah menetapkan rencana kerja dalam satu tahun ke depan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi hendaknya minta pada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto agar tetap diadakan Program Mudik Gratis. Program Mudik gratis ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik. Selain juga untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan.

Disamping itu, Menteri Perhubungan dapat menjanjikan dengan manajemen yang lebih baik, misal pendaftaran cukup 1 aplikasi. Pasti akan menambah jumlah pemudik menggunakan angkutan umum. Tidak banyak lagi ditemukan seat kosong, lantaran pemudik tidak bisa mendaftar lebih dari satu penyedia mudik gratis. Bagi pendaftar yang tidak memberitahu akan dikenakan sanksi tidak bisa ikut mudik gratis tahun berikutnya.

Meskipun pemerintah memberikan potongan tarif tiket pesawat terbang 13 – 14 persen dan diskon tarif di sejumlah ruas tol. Bagi masyarakat menengah ke bawah merupakan beban keuangan (tidak berbisa berhemat), jika mau mudik lebaran. Bukankah akan lebih murah, jika menggunakan moda transportasi bus gratis, KA gratis dan kapal laut gratis. Masyarakat menengah ke bawah sebelumnya mudik menggunakan moda gratis, sekarang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mudik.

Masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini dapat menikmati mudik lebaran secara gratis. Tahun 2025, peluangnya berkurang, lantaran tidak dianggarkan lagi. Hanya mengandalkan BUMN untuk mudik gratis tahun ini.

Perum Damri, PT KAI dan PT Pelni berkeberatan jika dibebankan program mudik gratis. Selama ini PT KAI dan PT Pelni melaksanakan mudik gratis dengan anggaran dari Kementerian Perhubungan.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Blok migas Sulbar

    Lagi, Dewan Ingatkan Pemprov Sulbar Serius Kejar Hak DBH di Blok Migas Sepinggan dan North Adang

    • calendar_month Sabtu, 13 Apr 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 6
    • 3Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Ditengah hangatnya pergantian Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) yang akan berakhir 12 Mei 2024 ini, DPRD Sulawesi Barat menyoroti hal lain yang dianggap substantif. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Muhammad Hatta Kainang, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak hanya berputar pada internal ASN saja, tetapi juga memfokuskan perhatiannya untuk peningkatan sumber penerimaan […]

  • Pemprov dan Forkopimda Sulbar Bahas kerawanan Pemilu

    Pemprov dan Forkopimda Sulbar Bahas Kerawanan Pemilu 2024

    • calendar_month Senin, 12 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 6
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pemprov Sulbar melakukan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar membahas Persiapan Akhir Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Kantor Sementara Gubernur, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju, Senin (12/02/2024). Penjabat Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, rakor tersebut bertujuan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada pemilu serentak 2024. “Persiapan kita […]

  • Hadiri Rambu Solo Mendiang Obednego Depparing, Pj Gubernur Sulbar Berbalut Pakaian Adat Mamasa

    Hadiri Rambu Solo Mendiang Obednego Depparing, Pj Gubernur Sulbar Berbalut Pakaian Adat Mamasa

    • calendar_month Selasa, 12 Sep 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 5
    • 0Komentar

    MAMASA, mekora.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh turut menghadiri upacara adat pemakaman (rambu solo’) mendiang Obednego Depparing, di Mamasa, Selasa, (12/09/2023). Kehadiran Zudan juga sekaligus memberikan penghormatan terakhir untuk jenazah eks Bupati Mamasa periode 2008-2011 ini. Di Rambu Solo’ Obednego Depparing itu, Zudan nampak mengenakan pakaian serba hitam dengan balutan pakaian […]

  • Daftar lengkap kepala daerah dilantik

    Daftar Lengkap 961 Kepala Daerah yang Dilantik

    • calendar_month Kamis, 20 Feb 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 13
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id – Sebanyak 961 Kepala Daerah dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Kota dan Wakil Walikota dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (20/2/2025). Dari total kepala daerah yang dilantik itu masing-masing, 33 Gubernur dan 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati dan 362 Wakil […]

  • BBM Diselundupkan di Pasangkayu

    Polisi dan Karang Taruna Bongkar Dugaan Penyelundupan BBM Subsidi di Pasangkayu

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 12
    • 0Komentar

    PASANGKAYU, Mekora.id – Aksi dugaan penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite berhasil dibongkar oleh pemuda Karang Taruna Kasano bekerja sama dengan pihak kepolisian. Peristiwa ini terjadi pada dini hari, Selasa (3/6/2025), di wilayah Baras, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa sejumlah jerigen berisi BBM Pertalite ditemukan di dalam mobil truk […]

  • Bahtiar Baharuddin Terima penghargaan

    Pj Bahtiar Terima Penghargaan Kategori Transparansi Tata Kelola Pemerintahan dari KGI

    • calendar_month Kamis, 29 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 3
    • 2Komentar

    Makassar, Mekora.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, menerima penghargaan sebagai Tokoh Pemerintahan dari Kabar Grup Indonesia (KGI) Award 2024. Penghargaan ini diberikan atas perannya sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Bahtiar Baharuddin dalam acara Peringatan HUT Kabar Grup Indonesia (KGI) ke-15, yang mengusung tema “KGI Membangun Negeri Melayani […]

expand_less