Olehnya itu, kehadiran tambang pasir merupakan hal serius yang perlu disikapi dan ditolak bersama-sama, terlebih bagi pemerintah Provinsi Sulbar wajib mendudukkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
“Kasus tambang pasir di Sulbar ini telah memicu konflik horizontal dan vertikal, warga diintimidasi, lahan mereka dirampas, dan suara mereka dibungkam,” ujar Ahmad.
Untuk itu, Aliansi Mahasiswa Sulbar di Palu mendesak Pemerintah Sulawesi Barat segera mencabut izin tambang dan menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat lokal.
“Kami juga menyampaikan kepada Kepolisian, Pemprov dan kroninya untuk hentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat Sulbar yang bersuara menolak tambang pasir,” pungkasnya.
Berikut tuntutan mereka :
1. Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat pesisir Sulawesi Barat.
2. Cabut Izin dan hentikan aktivitas tambang PT Alam Sumber Rezeki, PT Yakusa Tolelo Nusantara, PT Jaya Pasir Andalan, CV Surya Stone Derajat dan PT Tambang Batuan Andesit, dan PT. Baqba Lembang Tuho.
