Disisi lain kata Firman Argo, Pemerintah Pusat memberikan Award untuk Kabupaten Mamuju. Hal ini berbanding terbalik dengan Pemprov Sulbar yang justru tidak mengalokasikan sebagian subsidi BPJS PBI Sulbar untuk Mamuju sejak 2020 sebagai bentuk reward.
“Jika memang ada regulasi yang dilanggar, jika melakukan hibah kepada daerah yang berhasil mengcover BPJS kepada masyarakatnya maka kita bisa memberikan hibah dalam bentuk lain dengan menambah Bantuan Keuangan Khusus ke kabupaten-kabupaten yang sudah UHC,” ungkap Firman Argo.
“Disinilah mestinya Pemprov harus hadir mensupport anggaran Kabupaten, bukan malah menihilkan peranan Pemprov. Apalagi Mamuju adalah wajah kita sebagai Ibu Kota Provinsi,” tegasnya.
Anggota DPRD Sulbar Dapil Mamuju ini mencontohkan, Kabupaten Malang yang mengcover 419 ribu penduduknya berencana menghapus BPJS PBI. Hal tersebut karena APBD Malang terbebani Rp84 Miliar.
“Tentu kami sebagai anggota dewan provinsi dari dapil Mamuju tidak menginginkan hal itu terjadi maka Pemprov Sulbar harus turut hadir mensubsidi sebagian BPJS PBI masyarakat di Mamuju,” tutup Firman Argo.
