POLMAN, Mekora.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polewali Mandar (Polman) menyoroti rencana belanja kendaraan dinas (Randis) Ketua DPRD Kabupaten Polman. Hal itu setelah anggarannya menyentuh Rp833.900.000 dengan spek 2.755 cc.
Ketua GMNI Cabang Polman, Andi Baraq, mengatakan, rencana pengadaan Randis Ketua DPRD itu telah menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Dimana, aturan tersebut memuat spesifikasi Kendaraan Dinas untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota adalah 2.500 CC untuk sedan dan minibus.
Aturan itu diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional menetapkan batas harga kendaraan dinas pejabat eselon II di Sulawesi Barat sebesar Rp 428.632.000 dan eselon I sebesar 702.970.000.
“Tentu ini satu kejanggalan dan harus dikaji ulang, mengingat kondisi daerah saat ini sedang dalam krisis fiskal. Pemerintah harusnya cermat sehingga anggaran tidak terbuat untuk keperluan pribadi,”ungkap Baraq, Selasa, (5/5/2025).
GMNI Polman menilai kebijakan ini tidak mencerminkan prinsip efisiensi anggaran, terlebih dalam situasi defisit keuangan dan tingginya beban utang daerah.
“Di saat pemerintah pusat mendorong efisiensi anggaran, justru muncul kebijakan pengadaan kendaraan dengan spesifikasi dan harga yang melebihi standar. Ini menimbulkan pertanyaan publik,” lanjutnya.
GMNI meminta Pemda Polman mengevaluasi kembali rencana tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka juga menyatakan siap melakukan aksi jika aspirasi ini tidak direspons.
“Jika rencana ini tetap dilanjutkan tanpa penyesuaian, kami tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi turun ke jalan untuk menyuarakan keberatan,” tegas Andi.
Hingga berita ini terbitkan kami masih mencoba mengkonfirmasi ketua DPRD Polman dan Kabag Umum Setda Polman
