Setelah menunggu beberapa saat, akhir pada pukul 20.15 WITA para pimpinan DPRD Sulbar menemui massa aksi dan menyerahkan empat poin keputusan.
Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, mengatakan dalam waktu dekat akan mengunjungi dan melakukan jajak pendapat kepada masyarakat Mateng dan Pasangkayu yang terdampak Tambang Pasir.
“Kami akan meninjau langsung, untuk memastikan radius berapa lokasi pertambangan dari pemukiman warga dan apabila ditemukan fakta yang tidak sesuai akan dijadikan bahan evaluasi oleh pihak opd terkait,” ujar Amaliah
Empat poin keputusan itu dibacakan langsung oleh Anggota DPRD Sulbar dari partai Golkar, M. Khalil Qibran. Berikut poinnya :
1. Meminta kepada pihak PT Alam Sumber Rejeki dan PT Yakusa Tolelo Nusantara untuk tidak beraktivitas sampai ada hasil evaluasi dari pihak terkait.
2. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan upaya – upaya lain sebelum dan setelah adanya kesimpulan dalam upaya lembaga DPRD Sulbar untuk mengkroscek lebih jauh tentang permasalahan yang timbul di masyarakat.
3. DPRD Sulbar akan meminta data dokumen pihak OPD terkait dan Pihak perusahaan.
4. DPRD Sulbar merekomendasikan OPD terkait untuk mengevaluasi dokumen terbitnya perizinan tambang PT.ASR dan PT. YTN untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
