Fraksi Partai Demokrat menilai optimalisasi program harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan APBD 2026. Mereka juga menyoroti ketidakhadiran sejumlah kepala OPD dalam pembahasan Banggar.
“Kami berharap pengurangan anggaran hingga Rp18 miliar tidak mengurangi pelayanan BPJS. UHC harus tetap terjaga. Dan setiap pembahasan kepala OPD wajib hadir agar ada sinergi. Jangan terulang lagi,” tegas Juru Bicara Demokrat, Yuslifar.
PDI Perjuangan Tekankan Kenaikan PAD Tanpa Bebani Masyarakat
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp148.663.201.717 masih dapat ditingkatkan. Namun peningkatan tersebut harus dilakukan secara inovatif dan tidak menambah beban masyarakat kecil.
PDI Perjuangan juga meminta Pemkab Mamuju memperkuat pengawasan retribusi, khususnya pada perusahaan swasta dan pelaku usaha besar. Selain itu, fraksi menyoroti perlunya pemetaan kebutuhan PPPK—baik paruh waktu maupun penuh waktu—serta penajaman prioritas penggunaan PAD guna memperkuat APBD ke depan.
“Peningkatan PAD tidak boleh lewat kenaikan pajak yang tidak proporsional dan berpotensi menekan daya beli,” ujar Andi Abdul Malik saat menyampaikan pandangan fraksi.
