Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Desak Tambang Pasir di Karossa Dicabut, Ratusan Warga Demo di DPRD Sulbar

Desak Tambang Pasir di Karossa Dicabut, Ratusan Warga Demo di DPRD Sulbar

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
  • comment 2 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Ratusan Warga Desa Karossa, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menolak tambang pasir di muara sungai Karossa, Kamis, (16/1/2025).

Menurut warga, tambang pasir di muara sungai Karossa yang dikelola oleh PT. Alam Sumber Rezeki telah melanggar perizinan lingkungan. Dimana proses sosialisasi yang dilakukan tidak partisipatif, serta kini kapal penyedot yang beroperasi melebihi kapasitas.

“Kami ingin memastikan aktivitas tambang yang berada di Desa kami apakah sudah sesuai prosedur dan mekanisme izin lingkungan hidup atau tidak. Karena kami masyarakat seperti dibodohi oleh pihak perusahaan yang tiba-tiba beroperasi di Desa kami,” kata Ipul.

Dengan aktivitas perusahaan yang berlebihan, warga khawatir akan berdampak pada perubahan aliran air yang dapat mengikis pemukiman di sekitar Sungai Karossa.

“Jika aktivitas terus dilakukan maka kami khawatir kampung di sekitar sungai yang sejak turun temurun di didiami akan terancam abrasi. Siapa yang akan bertanggung jawab jika itu terjadi?,” ungkap Ipul.

Untuk itu, warga meminta DPRD Sulawesi Barat hadir untuk masyarakat. Mereka meminta DPRD sebagai lembaga pengawas bisa mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin perusahaan tambang tersebut.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Sulbar buka Sandeq 2025

    Gubernur Sulbar Harap Sandeq Silumba 2025 Jadi Magnet Kemajuan Budaya dan Ekonomi Lokal

    • calendar_month Jumat, 22 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 60
    • 0Komentar

    POLMAN, Mekora.id – Sebanyak 55 perahu tradisional Sandeq resmi dilepas Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), pada ajang Sandeq Silumba 2025 di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Kamis (21/8/2025). Prosesi pelepasan berlangsung meriah, ditandai dengan tembakan flare gun di hadapan ratusan warga yang memadati bibir pantai. Suhardi menyebut, pelaksanaan lomba Sandeq tahun ini bukan hanya menjaga […]

  • NPHD Bawaslu Mamuju 2024

    Bawaslu dan Pemkab Mamuju Sepakati Dana Pilkada Rp 9,5 Miliar

    • calendar_month Rabu, 17 Jan 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 69
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju dan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Mamuju menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024 sebesar Rp9,5 miliar, Rabu (17/01/2023). Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin mengatakan, NPHD itu turun dari permintaan sebesar Rp 10,4 miliar yang disodorkan akhir tahun lalu. “Sebenarnya itu jauh dari permintaan kita, tapi itu […]

  • DPRD Mamuju

    Dugaan Korupsi Massal di DPRD Mamuju Mencuat, Kejari Mamuju Selidiki Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif

    • calendar_month Rabu, 21 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 55
    • 2Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Dugaan kasus korupsi di DPRD Mamuju mencuat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju dijadwalkan segera memeriksa sejumlah Anggota Dewan, atas dugaan perjalanan dinas fiktif dengan nilai fantastis hingga Rp 5 miliar. Kasi Intel Kejari Mamuju, Antonius mengatakan, hari ini, Rabu, (21/8/2024), pihaknya mulai memanggil tiga anggota DPRD Mamuju periode 2019-2024 sebagai saksi dalam penyidikan […]

  • Ketua Cabang PMII Mamuju

    PMII Mamuju Kritik Pengesahan Revisi UU TNI yang Dinilai Tertutup dan Tergesa-gesa

    • calendar_month Kamis, 20 Mar 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 110
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju menyoroti proses pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilakukan secara tertutup dan dinilai tergesa-gesa. Mereka menilai langkah DPR RI dalam pengesahan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap keinginan rakyat. Menurut Ketua Cabang PMII Mamuju, Refly Sakti Sanjaya pola semacam […]

  • Unras Sulbar Bergerak

    Besok, Ratusan Massa Sulbar Bergerak Geruduk Kantor Gubernur, Sambut Pj Bahtiar

    • calendar_month Selasa, 28 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 93
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Sejumlah massa dari Aliansi “Sulbar Bergerak” dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), di Jl. Malik Pattana Endeng, Rabu (29/5/2024) besok. Dalam surat yang pemberitahuan aksi yang beredar, Aliansi Sulbar Bergerak itu digelar untuk menyambut Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin. Ratusan massa dijadwalkan berkumpul di titik […]

  • KPID Sulbar

    Tak Dianggarkan di APBD Perubahan, Seleksi Lanjutan KPID Sulbar 2025 Ditiadakan, Peserta : Kami di Prank

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 106
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Lanjutan tahapan seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2025 terpaksa ditiadakan. Penundaan terjadi lantaran usulan anggaran pada APBD Perubahan belum disetujui Pemerintah Provinsi Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Munandar Wijaya, saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. Ia menyebut anggaran untuk seleksi lanjutan komisioner KPID Sulbar baru tersedia di […]

expand_less