Catatan Kecil Dari Komisariat GMNI Mamuju

MAMUJU, mekora.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju memberikan catatan kecil dalam peringatan hari anti korupsi sedunia pada 9 Desember dan Peringatan HAM, 10 Desember 2023 ini.

Catatan pendek itu ditulis oleh Komisariat-komisariat sebagai bentuk kritik dan pernyataan sikap mereka, dalam menganalisis sejumlah isu dan kasus yang masih membelenggu, di daerah maupun tingkat nasional.

Berikut sejumlah pertanyaan sikap dari sejumlah komisariat :

Penulis : Irmayanti
Komisaris DPK IKBS Fatimah

“Pada tahun 2022 telah dilaporkan adanya dugaan korupsi beasiswa manakarra yang dilakukan oleh beberapa oknum. oleh sebab itu kami dari dpk ikbs fatimah menuntut agar pemprov sulbar terus mendalami kasus ini hingga tuntas dan juga menyayangkan sikap kejati yang menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi beasiswa manakarra. Dimana seharusnya kejati bekerja sama dalam mengusut tuntas kasus ini karena sangat merugikan berbagai pihak.

Baca juga : Gerakan “Sepekan Menanam Mangrove”, Langkah Sulbar Dukung Indonesia Capai Nol Emisi Karbon 2060

Jadi sekali lagi kami tegaskan kepada pemerintah provinsi kabupaten mamuju agar dapat menyelesaikan kasus dugaan korupsi beasiswa manakarra tersebut dan kami juga berharap kepada oknum-oknum yang terlibat bukan hanya diberi sanksi pengembalian dana beasiswa tetapi juga diproses sesuai jalur hukum yang ada di Indonesia”

Penulis : Bung Januardi
Komisaris DPK Andini Persada Mamuju

“Menyatakan sikap, mendesak DK PBB untuk segera mengambil sikap konkret dalam menyelesaikan masalah perang antara Palestina dan Israel yang sudah mengakibatkan banyak nya korban jiwa dan kerugian.

DK PBB seharusnya jangan hanya berdiam diri dan seakan akan membiarkan perang ini terus berlanjut, mengutip pernyataan PM Netanyahu yang mengatakan bahwa operasi militer akan dilaksanakan kembali dengan kekuatan penuh.

Jika DK PBB tidak segera mengambil tindakan maka akan semakin bertambah banyak korban jiwa.hal ini tak dapat dibiarkan karena hal ini telah melanggar Hak Asasi manusia yang dimana mereka seharusnya mendapatkan hak mereka tetapi karena terjadinya perang ini maka mereka tidak dapat menikmati hak mereka ini.

Jadi sekali lagi kami tegaskan agar DK PBB segera mengambil tindakan yang konkret, karena setiap detik yang terbuang tanpa adanya tindakan yang nyata dari DK PBB maka berdampak buruk bagi masyarakat yang mengalami konflik”

1 2 »

Pos Terkait

Baca Juga