Belanja Pegawai Tembus 40 Persen, Gubernur Sulbar: Tanpa Relaksasi Pusat, Daerah Bisa Lumpuh
- account_circle mekora.id
- calendar_month 2 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gubernur Sulbar, Suhardu Duka dalam rapat forum Bupati se Sulbar.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, menyoroti tekanan berat yang dihadapi daerah akibat lonjakan belanja pegawai yang kini menembus angka 40 persen. Ia mengingatkan, tanpa relaksasi dari pemerintah pusat, kondisi ini berpotensi melumpuhkan kemampuan fiskal daerah.
Hal itu disampaikannya dalam Forum Bupati se-Sulawesi Barat yang digelar di Ruang Rapat Oval Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (9/4/2026).
Menurut Suhardi Duka, penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) Tahun 2022 yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027 menjadi tantangan serius, mengingat seluruh daerah di Sulbar saat ini telah melampaui ambang batas tersebut.
“Kalau tidak ada relaksasi dari pusat, daerah bisa lumpuh. Bahkan jika PPPK diberhentikan pun, itu belum cukup untuk menekan angka belanja pegawai,” tegasnya.
Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, yang mewakili forum, menyampaikan bahwa kondisi ini mendorong lahirnya kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk diajukan ke pemerintah pusat.
Ia menyebutkan, ada tiga poin utama yang diusulkan. Pertama, penundaan pemberlakuan aturan batas 30 persen tersebut setidaknya lima tahun ke depan. Kedua, perubahan nomenklatur belanja agar sebagian komponen bisa dialihkan ke belanja barang dan jasa. Ketiga, penambahan Transfer ke Daerah (TKD).
“Belanja pegawai ini naik bukan karena penambahan pegawai, tapi karena transfer daerah yang berkurang dalam dua tahun terakhir. Kalau itu ditambah, angka 30 persen bisa lebih realistis dicapai,” jelas Arsal.
Dalam forum tersebut juga dibahas arah pembangunan Sulawesi Barat tahun 2027 yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, penanganan stunting, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Selain itu, isu kemandirian energi dan hilirisasi produk unggulan daerah turut menjadi perhatian sebagai strategi memperkuat ekonomi daerah ke depan.
“Arah pembangunan harus sejalan dengan Asta Cita Presiden, terutama pada ketahanan pangan dan kemandirian energi,” tutup Suhardi Duka.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
Saat ini belum ada komentar