MAMUJU, Mekora.id – Pembentukan AKD di DPRD Sulbar menarik untuk kita telisik. Pasalnya, ketua-ketua komisi dan Badan yang terpilih merupakan tokoh-tokoh politik yang telah malang melintang. Sebut saja Ketua Bapemperda DPRD Sulbar, Habsi Wahid. Ia merupakan Bupati Mamuju periode 2015-2020.
Selain itu, ada juga ketua Komisi I DPRD Sulbar, Irwan SP Pababari, mantan Wakil Bupati Mamuju bersama Habsi Wahid di periode yang sama. Sedangkan tokoh lainnya yakni Usman Suhuriah, politukus senior Golkar ini sebelumnya jadi Wakil Ketua DPRD Sulbar periode 2019-2024, bersama Politikus Nasdem, Abdul Rahim yang juga jadi Ketua Komisi IV.
Seperti kata Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, terbentuknya AKD itu diharapkan membuat kerja-kerja dewan yang sempat tertunda segera diselesaikan. Khususnya pembahasan APBD pokok 2025 yang di depan mata akan disahkan oleh lembaga legislatif ini.
“Kita harap ini bukan lagi berjalan tapi berlari untuk mengejar kerja-kerja dewan yang tertunda, khususnya pembahasan APBD Pokok 2024 yang akan segera dibahas,” kata Amalia Fitri, kemarin.
Sementara Wakil ketua III DPRD Sulbar, Abdul Halim, menyampaikan kerja-kerja DPRD dapat dilakukan secara kolektif kolegial. Hal itu untuk mencapai fungsi DPRD yang maksimal.
“Semoga ini bisa membuat kerja-kerja dewan makin maksimal, selain itu diperlukan kolektif kolegial dalam setiap keputusan,” ungkapnya.
Untuk itu Mekora.id secara eksklusif telah merangkum komentar dan pernyataan dari Ketua Komisi I,II,II,dan IV di DPRD Sulbar, agar dapat diketahaui masyarakat luas.
Irwan SP Pababari, dalam komentar perdananya sebagai Ketua Komisi I DPRD Sulbar menyampaikan mereka akan berpegang teguh pada prinsip kolektif kolegial dalam setiap pengambilan keputusan.
