Merespon itu Aliansi AMPERA menyebut, Pj Gubernur Sulbar merupakan pemimpin yang antik kritik dan juga upaya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat di Sulawesi Barat.
Koordinator Lapangan, Yudi Toda menyebut, aksi pembungkaman tersebut tergambar dari respon Pj Gubernur Sulbar yang lebih dulu merespon robohnya pintu gerbang ketimbang 22 tuntutan yang disuarakan.
“Pintu gerbang itu hanyalah bagian terkecil dari akumulasi keresahan dalam 22 tuntutan kami, yang dirasakan kalangan petani, nelayan, buruh, kaum miskin perkotaan-pedesaan, masyarakat adat, mahasiswa-pemuda, bahkan kelompok masyarakat sipil lainnya,” Kata Yudi, Rabu, (28/09/2023).
Sementara Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mamuju, Syamsuddin, setidaknya ada empat poin yang jadi kekecewaan massa aksi.
- Perwakilan Pemprov Sulbar tidak merespon tuntutan dari massa aksi AMPERA.
- Adanya upaya pembohongan publik yang dilakukan oleh pihak perwakilan negosiator dari Pemprov Sulbar sehingga memicu meningkatnya emosi massa.
- Adanya upaya pembiaran yang dilakukan oleh aparat keamanan selama kurang lebih 2 jam saat massa aksi mendorong salah satu pintu pagar gerbang.
- Adanya upaya provokasi dari oknum aparat keamanan untuk merobohkan pagar gerbang agar bisa masuk halaman Kantor Gubernur.
“Sebelumnya kami telah sepakat dengan perwakilan Pemprov Sulbar, bahwa sejumlah massa aksi bisa melakukan dialog. Beberapa saat kemudian, tidak ada massa aksi yang boleh masuk. Sehingga kami menganggap itu upaya pembohong publik,” kata Syam.
Terkait itu, dia juga mengatakan jika upaya provokasi dari aparat keamanan merupakan pelanggaran dan telah merampas hak menyampaikan pendapat massa aksi.
“Kami menganggap jika kami dijebak dan sengaja dibiarkan chaos,” ujarnya.
- Mendesak Pj Gubernur Zudan agar segera menindak lanjuti 22 tuntutan yang dilayangkan oleh AMPERA sebelum menindaklanjuti upaya laporan kerusakan tersebut.
- Mengecam segala bentuk intimidasi dan rencana pembungkaman yang dilakukan oleh pihak Pemprov Sulbar terhadap gerakan rakyat.
- Mendesak Pemprov Sulbar agar segera mencabut aturan tentang SOP pelarangan kegiatan aksi demonstrasi di dalam pekarangan Kantor Gubernur Sulbar. Sebab hal ini lah yang menjadi penyebab besar sehingga memicu kejadian peristiwa perusakan pagar gerbang Kantor Gubernur Sulbar yang terhitung setidaknya sudah dua kali selama diterapkannya aturan SOP tersebut setelah perusakan sebelumnya yang dilakukan oleh massa aksi dari aliansi BEM di salah satu kampus di Sulbar.
- Menolak Pj Gubernur Sulbar yang berwatak anti kritik.
- Mengajak seluruh kelompok masyarakat sipil yang ada di Sulbar untuk mendesak secara bersama-sama KEMENDAGRI agar segera mencopot Zudan sebagai Pj. Gubernur Sulbar karena bersikap anti kritik dan telah melakukan upaya pembungkaman gerakan rakyat di Sulbar.
- Mengajak kepada seluruh kelompok masyarakat sipil agar lebih memperkuat konsolidasi dan solidaritas untuk melawan segala bentuk upaya kriminalisasi gerakan rakyat.
*Artikel ini telah diperbaharui pada paragraf satu dan dua
