Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Mamuju » Aksi Bisu : GMNI Mamuju Peragakan Bupati dan Wakil Bupati Tutup Mulut

Aksi Bisu : GMNI Mamuju Peragakan Bupati dan Wakil Bupati Tutup Mulut

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Kamis, 12 Okt 2023
  • comment 2 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, mekora.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju melakukan unjuk rasa di Depan Gedung DPRD Mamuju, Kamis (12/10/2023).

Aksi tersebut diawali dengan teatrikal yang memperagakan Bupati, Wakil Bupati, dan Anggota DPRD Mamuju. Sejumlah lakon dari pelbagai latar belakang seperti buruh, nelayan, masyarakat adat, hingga pelajar turut jadi pelengkap.

Sambil menutup mulut dengan lakban hitam, mahasiswa melakonkan para pejabat utama Kabupaten Mamuju sembari melantunkan orasi.

Dalam orasinya, mereka menyebut aksi tutup mulut itu mencitrakan pemerintah kabupaten Mamuju yang bungkam terhadap masalah sosial di Mamuju. Mereka mengkritik kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat.

“Aksi teatrikal itu merupakan bentuk kekecewaan kita pada para pejabat di Kabupaten Mamuju yang tidak memperdulikan masalah sosial, serta bungkam terhadap kesejahteraan masyarakat.” kata Yudi Toda.

Menurutnya, catatan buruk bagi Pemkab Mamuju yakni tidak tersedianya tanah hak ulayat serta ruang hidup di Mamuju yang tidak tersedia.

“Pemerintah kabupaten Mamuju saat ini tidak mementingkan hak kehidupan sosial, sehingga membuat masyarakat berkonflik dengan budaya asing yang mengancam budaya lokal di Mamuju,” lanjut Yudi.

Selain itu, mereka juga menuntut Pemkab Mamuju segera memperjelas alokasi kartu Mamuju keren yang dianggap belum jelas. Menurut Aji, saat ini manfaat Kartu Mamuju keren tidak dapat dinikmati oleh rakyat.

“Kartu Mamuju Keren merupakan produk gagal yang sampai hari ini ada kejelasan fungsinya, kamu menganggap Pemkab Mamuju gagal,” ujar Retno Aji dalam orasinya.

Tata wilayah kota juga jadi bagian kritik yang dilontarkan oleh mahasiswa, mereka menyebut hingga saat ini Mamuju sebagai ibu kota Provinsi tak ubahnya sebagai wilayah yang tidak layak huni.

Hal tersebut kata Hasdi Wijaya, dikarenakan penataan kota dan banyaknya jalan utama yang berlubang. Untuk dia mempertanyakan Mamuju sebagai ibu kota.

Koordinator Aksi, Sri Wahyuni, juga menyoroti masih maraknya anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai penjual kerupuk di tempat-tempat wisata.

Sri Wahyuni menyebut, hal itu terus terjadi dan menganggap Dinas Sosial Kabupaten Mamuju gagal.

“Banyak anak dibawah umur di Pantau di Pekerjakan, sehingga kami meminta agar dinas sosial bisa melindungi mereka,” ujarnya.

Usai melakukan teatrikal dan berorasi, pengunjuk rasa kemudian diterima oleh Ketua sementara DPRD Mamuju bersama sejumlah ketua AKD DPRD Mamuju.

Menurut Ketua sementara DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, seluruh tuntutan dari GMNI menjadi perdebatan dalam rapat-rapat yang telah dilakukan.

Untuk itu dia mengaku aksi dari mahasiswa itu merupakan hal yang sangat perlu ditindaklanjuti DPRD sebagai lembaga pengawasan.

“Kami telah berulang kali melakukan debat dalam beberapa kali pertemuan, misalnya apa kegunaan dari kartu Mamuju keren. Jangan sampai hanya menjadi slogan tetapi tidak terealisasi,” kata Syamsuddin Hatta kepada Massa aksi.

Usai melakukan dialog selama dua jam, massa aksi kemudian membubarkan diri.

Berikut tuntutan dari GMNI Mamuju :

1. Aktifan/Ajarkan kembali materi muatan lokal (MULOK)
2. Pembuatan PERDA tanah hak ulayat masyarakat adat
3. Tolak pembangunan PLTA DND HYDRO ECO POWER
4. Pemkab harus membuat kamus online bahasa daerah kabupaten ka
5. Membangun kembali gedung-gedung sekolah beserta fasilitas belajar
6. Realisasikan dan bagikan secara merata kartu mamuju keren
7. Pembangunan rumah singgah untuk tunawisma
8.Pemerataan tenaga pendidik di sekolah perkotaan dan pelosok
9. Tuntaskan konflik agraria di kabupaten mamuju
10. Memperbaiki tata ruang di kabupaten mamuju
11. Memperlihatkan RT/RW di kabupaten mamuju
12. Pemerataan infrastruktur jalan di kabupaten mamuju
13. Tuntaskan permasalahan beasiswa manakarra
14. Tingkatkan pembangunan pariwisata di kabupaten mamuju
15. Tuntaskan dana stimulan tahap 2
16. Hentikan Eksploitasi anak dan Tuntaskan Pelecehan Seksual
17. Tolak pembangunan reklamasi pantai di kota mamuju
18. Evaluasi kinerja OPD di kabupaten mamuju

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wali Kota Bontang Pimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Jargas 10.553 SR

    Wali Kota Bontang Pimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Jargas 10.553 SR

    • calendar_month Jumat, 12 Sep 2025
    • account_circle zul
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Mekora.id – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memimpin langsung rapat koordinasi pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga, Jumat (12/9/2025) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tim Badan Migas Energi (BME), Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Bahauddin, Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati, Kepala […]

  • Tambang pasir di Kalukku (2)

    DPRD Sulbar Temukan Siasat Kotor Pengajuan Izin Tambang Pasir di Kalukku

    • calendar_month Sabtu, 26 Okt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 196
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Proses pengajuan izin tambang pasir di sungai Kalukku oleh PT. Jaya Pasir Andalan, ternyata ditemukan DPRD Sulbar bermasalah. Temuan itu membuka lembaran buruk proses perizinan yang sebelumnya ditolak warga. Wakil Ketua Sementara DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, mengatakan temuan dokumen bermasalah itu setelah serangkaian proses yang dilakukan DPRD atas desakan dari warga lokal […]

  • BKK Sulbar

    Gubernur Sulbar Bakal Salurkan BKK Tambahan Penghasilan Perangkat Desa Sebesar Rp3,3 Miliar Untuk di Polman

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 160
    • 0Komentar

    POLMAN, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menghadiri sosialisasi petunjuk teknis (juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk tambahan penghasilan kepala desa, kepala urusan (KAUR), dan kepala seksi (Kasi) desa di Kantor Bupati Polewali Mandar, Jumat, (13/3/2026). Kegiatan tersebut diikuti perangkat desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Polewali Mandar. Program BKK ini memiliki total anggaran […]

  • Pengesahan Ranperda Tahap pertama

    DPRD dan Pemprov Sulbar Sahkan Perda OPD dan Bantuan Hukum

    • calendar_month Jumat, 19 Apr 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 117
    • 2Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Kolaborasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar dalam penyusunan berbagai produk hukum telah berjalan baik dan harmonis. Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Sulbar Muhammad Hamzih. Menurutnya , Pemerintah Provinsi Sulbar dan DPRD dalam menjalankan tugas untuk masyarakat sudah sangat baik. “Setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang […]

  • Dana Pilkada 2024 Sulawesi Barat Diproyeksi Capai Rp 70 Miliar

    Dana Pilkada 2024 Sulawesi Barat Diproyeksi Capai Rp 70 Miliar

    • calendar_month Rabu, 30 Agt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 169
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) telah menyodorkan anggaran Pilkada tahun 2024 ke DPRD Sulawesi Barat, Selasa, (29/08/2023). Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, anggaran Pilkada Sulbar 2024 berkisar Rp 60-70 miliar. Itu di tuangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2024, telah dis erahkan […]

  • Wawali Bontang Sebut Angka Kemiskinan Mengalami Penurunan Drastis

    Wawali Bontang Sebut Angka Kemiskinan Mengalami Penurunan Drastis

    • calendar_month Sabtu, 9 Agt 2025
    • account_circle zul
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Mekora.id – Pemerintah Kota Bontang mencatat pencapaian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan format data terbaru yang menggunakan kategori desil satu hingga sepuluh, Bontang resmi menyatakan bahwa desil satu yang mencerminkan kategori miskin ekstrem, kini sudah tidak ada lagi di seluruh kelurahan. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris saat ditemui awak media di […]

expand_less