MAMUJU, mekora.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju melakukan unjuk rasa di Depan Gedung DPRD Mamuju, Kamis (12/10/2023).
Aksi tersebut diawali dengan teatrikal yang memperagakan Bupati, Wakil Bupati, dan Anggota DPRD Mamuju. Sejumlah lakon dari pelbagai latar belakang seperti buruh, nelayan, masyarakat adat, hingga pelajar turut jadi pelengkap.
Sambil menutup mulut dengan lakban hitam, mahasiswa melakonkan para pejabat utama Kabupaten Mamuju sembari melantunkan orasi.
Dalam orasinya, mereka menyebut aksi tutup mulut itu mencitrakan pemerintah kabupaten Mamuju yang bungkam terhadap masalah sosial di Mamuju. Mereka mengkritik kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat.
“Aksi teatrikal itu merupakan bentuk kekecewaan kita pada para pejabat di Kabupaten Mamuju yang tidak memperdulikan masalah sosial, serta bungkam terhadap kesejahteraan masyarakat.” kata Yudi Toda.
Menurutnya, catatan buruk bagi Pemkab Mamuju yakni tidak tersedianya tanah hak ulayat serta ruang hidup di Mamuju yang tidak tersedia.
“Pemerintah kabupaten Mamuju saat ini tidak mementingkan hak kehidupan sosial, sehingga membuat masyarakat berkonflik dengan budaya asing yang mengancam budaya lokal di Mamuju,” lanjut Yudi.
Selain itu, mereka juga menuntut Pemkab Mamuju segera memperjelas alokasi kartu Mamuju keren yang dianggap belum jelas. Menurut Aji, saat ini manfaat Kartu Mamuju keren tidak dapat dinikmati oleh rakyat.
“Kartu Mamuju Keren merupakan produk gagal yang sampai hari ini ada kejelasan fungsinya, kamu menganggap Pemkab Mamuju gagal,” ujar Retno Aji dalam orasinya.
Tata wilayah kota juga jadi bagian kritik yang dilontarkan oleh mahasiswa, mereka menyebut hingga saat ini Mamuju sebagai ibu kota Provinsi tak ubahnya sebagai wilayah yang tidak layak huni.
Hal tersebut kata Hasdi Wijaya, dikarenakan penataan kota dan banyaknya jalan utama yang berlubang. Untuk dia mempertanyakan Mamuju sebagai ibu kota.
