AJI Mandar dan Elemen Peduli Demokrasi di Sulbar Tuntut Presiden Jokowi
- account_circle mekora.id
- calendar_month Senin, 12 Feb 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
Unjuk rasa dan pernyataan sikap Aliansi Jurnalis dan Mahasiswa di Mamuju.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, mekora.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Mandar bersama Ikatan Wartawan Online (IWO), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) wilayah Sulawesi Barat, serta berbagai elemen dari organisasi Mahasiswa (PMII, GMNI, FPPI, HMI) di Mamuju, melangsungkan unjuk rasa di depan KPU Sulawesi Barat, Jl. Soekarno/Hatta, Senin (12/02/2024).
Aksi itu sebagai pernyataan sikap atas situasi demokrasi di Indonesia yang saat ini dinilai sedang terpuruk lantaran digunakan secara ugal-ugalan untuk melanggengkan kekuasaan.
AJI Kota Mandar dan sejumlah lembaga pers menyatakan, situasi demokrasi Indonesia diujung tanduk.
Menurut Ketua AJI kota Mandar, Rahmat, saat ini kebebasan berpendapat kembali terancam dengan banyaknya kritik dibungkam.
Oleh karena itu, Massa meminta Presiden Jokowi segera menghentikan segala bentuk cawe-cawe dalam kontestasi Pemilu yang saat ini berlangsung.
“Presiden Jokowi dan Oligarkinya
Indonesia telah mengalami kemunduran demokrasi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Penghormatan terhadap hak asasi manusia diabaikan demi mempertahankan investasi yang menguntungkan oligarki,” sebut Rahmat dalam orasinya.
Sementara Ketua AMSI Sulbar, Anhar menyampaikan, bobroknya demokrasi di legitimasi dengan lahirnya sejumlah undang-undang justru mengancam HAM dan memperlemah institusi demokrasi.
Legitimasi kelemahan Demokrasi pada masa Presiden Jokowi ditunjukan dengan Perpres jabatan fungsional TNI, revisi UU KPK,UU Cipta Kerja, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang masih memuat pasal-pasal berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.
“Banyaknya pasal-pasal karet yang lahir, justru legitimasi kekuatan kelompok tertentu untuk melanggengkan kekuasaan. Presiden Jokowi hari ini berpihak oligarki,” kata Anhar.
Selain sejumlah organisasi pers, mahasiswa yg tergabung dalam unjuk rasa itu juga menyebut jika saat ini kekuasaan di bawah pimpinan Presiden Jokowi telah berada di jurang paling dalam.
Pelemahan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang KPK, dan Perpres Cipta Kerja jadi rentetan penguasaan sumber daya negara untuk melemahkan kekuatan sipil.
Selain itu, massa juga mendesak seluruh elemen untuk tidak mengangkangi demokrasi dan menjalankan Pemilu dengan netral.
“Rezim Jokowi mengabaikan pentingnya Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas,” kata As’adiyah aktivis GMNI Mamuju.
Berikut pernyataan sikap yang di bacakan dihadapan Ketua KPU Sulawesi Barat :
1. Presiden Jokowi harus berhenti menyalahgunakan kekuasaan karena merusak demokrasi dan integritas pemilu.
2. Menghentikan berbagai jenis kekerasan terhadap masyarakat sipil yang menyampaikan ekspresi serta mengawasi integritas pemilu.
3. Memastikan pers dapat bekerja secara independen dan bebas dari kekerasan, kriminalisasi serta intervensi kepentingan politik
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
