Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Pelajar Pulau Karampuang Tagih Janji Pemkab Mamuju Sediakan Transportasi Gratis

Pelajar Pulau Karampuang Tagih Janji Pemkab Mamuju Sediakan Transportasi Gratis

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Sabtu, 14 Des 2024
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Puluhan pelajar tingkat SMP dan SMA di Pulau Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar aksi protes menuntut alat transportasi, pada Jumat, (13/12/2024) sore.

Dalam aksi protes yang digelar di Dermaga itu, para siswa-siswi membentang spanduk dan petaka yang bertuliskan “Pelajar Butuh Alat Transportasi Laut dan Bus (Sekolah) Gratis”.

Koordinator Lapangan, Idul Ramadhan, mengatakan aksi protes para pelajar Pulau Karampuang itu dilakukan karena mereka kesulitan menjangkau sekolah.

Hal itu dikarenakan, mereka butuh dua jenis transportasi untuk menjangkau sekolah mereka. Pertama harus menyeberangi laut dengan kapal motor, lalu disambung dengan transportasi darat.

“Setiap bulan kami membayar kapal hingga Rp70 ribu untuk sampai di pelabuhan, setelah itu baru kami jalan kaki ke Sekolah dengan jarak satu hingga dua kilometer,” kata Idul Ramadhan, Sabtu, (13/12/2024) sore.

Untuk itu, mereka meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju turut memperhatikan nasib mereka. Idul mengatakan, mereka ingin disetarakan dengan pelajar-pelajar lain di wilayah daratan yang memiliki transportasi gratis.

“Kami minta Pemkab Mamuju untuk memperhatikan kami, agar keadilan ikut dirasakan anak-anak pelajar di Pulau Karampuang,” ungkapnya.

Para pelajar di Pulau Karampuang mengaku, mereka sebelumnya dijanjikan Pemkab Mamuju untuk penyediaan kapal gratis, namun hingga kini janji itu belum terealisasi.

“Saat baru dilantik, Bupati Mamuju, Ibu Sutinah Suhardi pernah menjanjikan kami kapal gratis untuk menyeberang ke Mamuju. Namun tidak tidak juga ditepati,” jelas Idul Ramadhan.

Atas janji itu, mereka mengaku mulai merasa dikesampingkan dengan janji yang tidak direalisasikan.

“Kami merasa dibohongi dengan janji-janji Ibu Bupati Sutinah,” pungkasnya.

Berikut tuntutan pelajar di Pulau Karampuang :

  • Meminta pemkab Mamuju menyediakan transportasi laut yaitu kapal gratis.
  • Meminta pemkab Mamuju memberikan fasilitas mobil bus untuk standby di pelabuhan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)
  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Program ESDM Sulbar

    Gubernur Sulbar Minta Program ESDM Langsung Menyentuh Kebutuhan Rakyat

    • calendar_month Kamis, 19 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 77
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menegaskan bahwa seluruh program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menerima pemaparan rencana kerja Dinas ESDM Provinsi Sulbar tahun 2026, Rabu (17/6/2025), di ruang kerjanya. “Program ESDM harus betul-betul dirasakan rakyat. Termasuk penyelesaian revisi […]

  • Rekomendasi PAN Sulbar

    Diam-diam PAN Keluarkan Rekomendasi 2 Nama Untuk Pilgub Sulbar

    • calendar_month Selasa, 14 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 127
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Rekomendasi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Barat (Sulbar) kini sudah menemui titik terang. Kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW PAN Sulbar, Munandar Wijaya mengatakan, DPP partainya telah mengeluarkan dua namanya untuk bakal calon kepala daerah (Cakada). Nama tersebut yakni, Prof Husain Syam (PHS) dan Ketua DPW PAN Ramlan […]

  • Tambang pasir di Kalukku (2)

    DPRD Sulbar Temukan Siasat Kotor Pengajuan Izin Tambang Pasir di Kalukku

    • calendar_month Sabtu, 26 Okt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 175
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Proses pengajuan izin tambang pasir di sungai Kalukku oleh PT. Jaya Pasir Andalan, ternyata ditemukan DPRD Sulbar bermasalah. Temuan itu membuka lembaran buruk proses perizinan yang sebelumnya ditolak warga. Wakil Ketua Sementara DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, mengatakan temuan dokumen bermasalah itu setelah serangkaian proses yang dilakukan DPRD atas desakan dari warga lokal […]

  • Impor AS

    Perjanjian Dagang : Indonesia Wajib Impor Barang AS Rp558,5 Triliun

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 456
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id – Pemerintah Indonesia wajib melakukan impor barang asal Amerika Serikat (AS) senilai US$33 miliar atau sekitar Rp558,5 triliun (kurs JISDOR 19 Februari 2026 Rp16.925 per dolar AS). Kewajiban tersebut menjadi salah satu klausul utama dalam perjanjian dagang terbaru antara Indonesia dan AS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi dokumen kesepakatan bertajuk Toward […]

  • AKBP Polda Sulbar

    Kasus Bertumpuk, Oknum AKBP di Polda Sulbar Diambang Sanksi Disiplin Hingga Etik

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 224
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – AKBP RA, seorang Perwira Menengah (Pamen) di Polda Sulawesi Barat (Sulbar), menghadapi sejumlah kasus bertubi-tubi yang semakin memperberat posisinya. Selain dugaan kasus kode etik atas laporan seorang perempuan bernama Siti Nurhasanah terkait ancaman, kini AKBP RA juga terancam sanksi disiplin setelah absen dari tugas selama 90 hari. Kabid Propam Polda Sulbar, Kombes […]

  • RSUD Mamuju Lulus Akreditasi Predikat Paripurna

    RSUD Mamuju Lulus Akreditasi Predikat Paripurna

    • calendar_month Jumat, 8 Sep 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 207
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju, kini resmi mendapatkan akreditasi paripurna. Akreditasi berbintang lima itu diterima RSUD Mamuju dari Lembaga Akreditasi dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAK-KPRS) sejak, 30 Agustus 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 12 tahun 2012, akreditasi merupakan pengakuan pada rumah sakit yang dilaksanakan lembaga independen yang telah […]

expand_less