Warga Kabuloang Protes, 79 Hektar Tanah Mereka Dicaplok Masuk WIUP PT. Polemaju Mineral Mandiri
- account_circle mekora.id
- calendar_month Jumat, 20 Sep 2024
- comment 1 komentar
- print Cetak
Warga Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, datangi Kantor DPMPTSP Sulbar. (Foto : Sugiarto/Mekora.id)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Sejumlah warga Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, mendatangi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Jumat (20/9/2024).
Mereka memprotes klaim kepemilikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) oleh PT. Polemaju Mineral Mandiri. Warga menuntut agar tanah seluas 79 hektar yang diklaim perusahaan dikeluarkan dari WIUP.
Imanuddin, pendamping hukum warga, menjelaskan perusahaan tersebut telah mencantumkan tanah warga tanpa sepengetahuan dan kesepakatan yang jelas.
“Kami meminta perusahaan mengeluarkan tanah kami dari WIUP-nya, sebab sudah empat tahun dicaplok tanpa kejelasan,” ujar Imanuddin.
“Warga ini beberapa kali ingin memanfaatkan lahannya, ingin menyewakan tanahnya tapi tidak bisa karena ternyata masuk dalam WIUP tanpa sepengetahuan warga,” lanjut Imanuddin.
Untuk itu dia mendesak pihak ESDM dan DPMPTSP Sulbar, segera mencabut tanah warga dari WIUP PT. Polemaju Mineral Mandiri.
Dalam pertemuan di DPMPTSP Sulbar, warga mengeluh bahwa mereka tidak bisa memanfaatkan lahan mereka karena masuk dalam peta WIUP perusahaan. Beberapa kali warga mencoba menyewakan tanah mereka, namun terhalang oleh klaim WIUP yang tidak diketahui oleh mereka sebelumnya.
Kepala Desa Kabuloang, Irham, juga meminta perusahaan untuk membuktikan dokumen kepemilikan lahan dan mengungkap siapa yang telah memberikan izin kepada perusahaan.
“Kami meminta perusahaan menunjukkan dokumen tersebut, karena saya sendiri tidak mengetahui adanya penandatanganan dari warga kami,” kata Irham.
Sementara itu, Direktur PT. Polemaju Mineral Mandiri, Abdul Hafid, mengatakan pihaknya siap melepaskan lahan warga yang tidak ingin terlibat.
“Kami siap melepaskan tanah yang tidak ingin ikut dengan kami, ESDM akan mengukur titik koordinat, dan kami mengantongi dokumen sporadik dari total 79 hektar,” kata Hafid.
Perusahaan tersebut baru mengurus peta WIUP pada tahun 2023 dan belum beroperasi karena masih melengkapi izin, termasuk terkait hutan lindung yang dilalui.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
