Aliansi Amara Bergerak Tuntut Pengawasan Upah Buruh dan Pemerataan Infrastruktur Pendidikan
- account_circle mekora.id
- calendar_month Kamis, 2 Mei 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
Aliansi Masyarakat Sulbar Bergerak berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulbar di Jl. Pattana Endeng, Mamuju.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, mekora.id – Puluhan massa aksi dari mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam aliansi AMARA Bergerak (aliansi masyarakat Sulbar bergerak) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mamuju dan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (02/5/2024).
Para massa aksi itu melakukan unjuk rasa untuk memperingati hari buruh pada 01 Mei kemarin dan hari pendidikan yang jatuh hari ini 02 Mei.
Koordinator aksi, Ikbal dalam orasinya mengatakan, saat ini para buruh di sejumlah perusahaan mengalami penindasan jam kerja berlebih. Hal itu dikarenakan sistem adanya sistem loading kerja yang tidak diawasi. Hal itu kata dia, mengakibatkan jam kerja berlebih pada buruh yang tidak diupah.
“Kurangnya pengawasan pemerintah mengakibatkan praktik sistem loading yang mengambil jam kerja tidak terhitung dari pekerja, itu terjadi hampir di setiap perusahaan. Sehingga waktu kerja diambil secara percuma,” kata Ikbal.
Sementara Sekretaris Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Barat (Sulbar), Ashari Rauf menyoroti, lambannya pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang baru dilaksanakan sekitar 30 persen perusahaan.
Kata Ashari hal itu mengakibatkan, sejumlah buruh tidak mendapatkan upah yang layak, padahal bekerja dengan jam kerja yang ketat.
“Pengawasan pada perusahaan perlu lebih kuat lagi, hal itu karena masih banyaknya perusahaan yang tidak melaksanakan UMP sesuai dengan surat keputusan Gubernur tahun 2023,” kata Ashari.
Sedangkan Ketua GMNI Mamuju, Adam Jauri, menyoroti fasilitas dan infrastruktur sekolah yang belum merata. Dia menyebut, dua SMP di Kalumpang hingga saat ini belum memiliki gedung, sehingga harus menumpang belajar.
“SMPN 8 dan SMPN 9 di Kalumpang harus menumpang di Gereja untuk belajar karena belum punya gedung sekolah. Hal ini tentu sangat timbang dengan sekolah yang ada di perkotaan,” ungkap Adam.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
