JATAM Sebut Pengusulan WIUP Tambang Tanah Jarang di Mamuju Ancam Ruang Hidup Warga Lokal
- account_circle mekora.id
- calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
Kota Mamuju dari ketinggian. (Foto : Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, mekora.id – Rencana pengelolaan logam tanah jarang di Mamuju, Sulawesi Barat, disebut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional akan jadi ruang eksploitasi perluasan perusakan-penghancuran ruang hidup yang memiskinkan warga.
Respon JATAM itu menyusul, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan izin wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) untuk komoditas logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) di Desa Takandeang dan sekitarnya di Kecamatan Simboro dan Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat.
JATAM juga menyebut, LTJ juga terdeteksi pada Wilayah 3 Kabupaten Mamasa, LTJ ini tepat berada di atas tanah yang disakralkan oleh para penganut aliran kepercayaan Mappurondo yang mengkultuskan lingkungan hidup sebagai penyelamat.
Data yang dihimpun oleh JATAM menyebut, luas WIUP LTJ di Mamuju yang diusulkan diperkirakan mencapai 9.252 Hektar. Dengan cakupan wilayah seluas itu, JATAM menyebut, operasi produksi pertambangan akan menyebabkan perombakan rona atau bentang alam.
Juru Kampanye JATAM Nasional, Alfarhat Kasman mengatakan, usulan WIUP LTJ tersebut merupakan usulan yang pertama kali ada di Indonesia.
“Daya rusak yang dihasilkan dari industri ekstraktif pertambangan tidak hanya akan berdampak pada rusaknya lingkungan hidup. Melainkan juga akan berdampak pada rusaknya tata produksi-konsumsi warga,” kata Alfarat, Sabtu (20/01/2024).
Untuk itu JATAM mengingatkan, jika kerusakan pada proses pertambangan tersebut akan sangat berdampak pada rusaknya ekosistem, tercemarnya tanah dan air, serta paling rentan terhadap warga lokal.
“Luar biasa tingginya konsumsi air untuk operasi industri ekstraktif tambang akan menyebabkan pemenuhan air warga setempat terhalangi bahkan sering terjadi perampasan sumber air. Warga seringkali harus menyingkir untuk mencari sumber mata air baru atau bertahan dengan konsekuensi berhadapan dengan kekerasan,” imbuhnya.
Selain itu kata JATAM, hingga saat ini belum ada teknologi pengelolaan pembuangan limbah tambang aman terhadap kerusakan tanah dan tata air. Baik berupa waste-dump (kolam tailing), maupun submarine tailing disposal.
“Bahkan sering kali pengaliran limpasan air yang memiliki kandungan racun yang berbahaya dan mematikan secara sengaja dilepaskan dari kolam tailing ke sumber-sumber air warga seperti sungai. Hal ini bertujuan untuk menghindari luapan kolam limbah tailing saat hujan deras terjadi,” kata Alfarat.
Dengan realitas itu, JATAM menyebut, pemerintah mengabaikan kepentingan warga dan hanya berpihak pada investasi yang mengancam warga sekitar.
“Pengabaian atas realitas itu menunjukkan bahwa pemerintah baik itu daerah dan pusat sama sekali tidak hadir untuk untuk kepentingan warga. Mereka hanya peduli pada investasi yang juga sama sekali tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga dan justru menjadi sumber perusakan-penghancuran ruang hidup dan memiskinkan warga,” tutur Alfarat.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
