Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Lintas Daerah » Cipayung Plus Makassar Desak Kapolrestabes dan Kapolsek Panakkukang Dicopot Usai Insiden Bertrand Eka

Cipayung Plus Makassar Desak Kapolrestabes dan Kapolsek Panakkukang Dicopot Usai Insiden Bertrand Eka

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month 15 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAKASSAR, Mekora.id – Aliansi Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus Kota Makassar mendesak Kapolrestabes Makassar dan Kapolsek Panakkukang untuk bertanggung jawab atas peristiwa penembakan terhadap Bertrand Eka Prasetyo Radiman. Desakan tersebut muncul setelah rentetan peristiwa kekerasan yang diduga melibatkan aparat kepolisian.

Cipayung Plus menilai insiden tersebut tidak dapat lagi disederhanakan sebagai tindakan “oknum” semata. Mereka memandang peristiwa tersebut sebagai persoalan sistemik dalam penegakan hukum yang dinilai semakin menjauh dari nilai kemanusiaan dan keadilan.

Aliansi mahasiswa itu juga menilai situasi penegakan hukum di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, sedang mengalami krisis legitimasi. Penembakan terhadap Bertrand disebut menjadi bukti bahwa kekuatan aparat sering kali justru diarahkan kepada masyarakat sipil.

“Gerakan ini tidak akan berhenti pada satu aksi saja. Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Jika keadilan tidak ditegakkan, maka gelombang perlawanan mahasiswa akan semakin besar. Jalanan Makassar akan terus menjadi ruang perjuangan sampai kebenaran ditegakkan,” ujar Jenderal Lapangan Cipayung Plus Kota Makassar, Hariandi, dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Cipayung Plus Makassar menegaskan bahwa jika tuntutan mereka diabaikan, maka aksi mahasiswa akan terus meluas. Mereka menyatakan tidak akan membiarkan peristiwa kekerasan terhadap warga sipil berlalu tanpa adanya proses hukum yang adil.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga kebenaran benar-benar menemukan jalannya,” tambah Hariandi.

Menurut mereka, peristiwa kekerasan tersebut tidak hanya melukai keluarga korban, tetapi juga melukai rasa keadilan publik. Negara dinilai tidak boleh membiarkan aparat yang seharusnya melindungi masyarakat justru berubah menjadi alat kekerasan terhadap rakyat.

Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus Kota Makassar menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat kepolisian.

Pertama, mereka mendesak pencopotan Kapolrestabes Makassar dan Kapolsek Panakkukang. Menurut mereka, pimpinan kepolisian di wilayah tersebut dianggap gagal melakukan pengawasan internal dan tidak mampu menjaga profesionalitas aparat di bawah komandonya.

Kedua, mereka menuntut transparansi penuh dalam proses hukum yang melibatkan Iptu Dr. Nasrullah. Mahasiswa menegaskan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke atas, termasuk terhadap sesama aparat.

Ketiga, mereka meminta seluruh pelaku penembakan dan kekerasan terhadap warga sipil segera ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka menolak segala bentuk penyelesaian tertutup atau hanya berupa sanksi etik ringan.

Keempat, Cipayung Plus juga mendesak pembebasan sejumlah aktivis yang disebut ditahan di Polda Sulawesi Selatan. Mereka menilai aktivitas menyampaikan kritik merupakan bagian dari demokrasi dan tidak dapat dikriminalisasi.

Kelima, mereka menuntut penghentian segala bentuk intimidasi terhadap jurnalis. Menurut mereka, kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang harus dilindungi.

Aliansi mahasiswa tersebut menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus penembakan tersebut hingga ada kejelasan dan penegakan hukum yang dianggap adil.

  • Penulis: mekora.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Peringatan Banjir ROB Sulbar

    BMKG Peringatkan Potensi Banjir ROB Untuk Pesisir Mamuju, Mateng, dan Pasangkayu

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 189
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Tampa Padang mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau banjir rob yang berlaku mulai 4 hingga 9 Desember 2025. Peringatan ini disampaikan seiring terjadinya fenomena Bulan Perigee dan Bulan Purnama pada 4 Desember 2025. Dokumen resmi BMKG Tampa Padang yang dikeluarkan pada […]

  • Panja DPRD Sulbar

    Panja DPRD Sulbar Lakukan Konsultasi ke Sulsel untuk Penyusunan RPJPD 2025-2045

    • calendar_month Rabu, 17 Jul 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 44
    • 0Komentar

    MAKASSAR, Mekora.id – Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulawesi Barat (Sulbar) 2025-2045, Panitia Kerja (Panja) DPRD Sulbar melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Selasa (16/7/2024). Dipimpin oleh Sekretaris Panja DPRD Sulbar, Sukri, kunjungan ini dihadiri oleh sejumlah anggota Panja, termasuk Firman […]

  • Upacara HUT RI ke-79 tahun di Mamuju

    Upacara HUT RI ke-79 di Mamuju, Untuk Pertama Kali Akan Digelar di Kantor Bupati

    • calendar_month Selasa, 13 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 117
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Upacara bendera peringatan HUT RI ke-79 tahun, untuk pertama kalinya akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, di halaman Kantor Bupati, di Jl. Soekarno Hatta, pada 17 Agustus 2024 mendatang. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mamuju, Usdi mengatakan, persiapan itu dilakukan termasuk pendidikan dan latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang […]

  • Konsultasi dan Musrembang Indonesia

    Ketua DPRD Sulbar Hadiri Sidang Konsultasi PDRB dan Musrenbang  Regional Kasulampua di Mamuju

    • calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 89
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Suraidah Suhardi dan Kabag Persidangan Musrah Awaluddin menghadiri Kegiatan Konsultasi Regional PDRB Wilayah Kasulampua (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua) 2024 dan Musrenbang Regional Sulawesi 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Hotel Maleo, Mamuju. pada, Kamis, (16/5/2024). Acara ini juga dihadiri oleh para Forkopimda Lingkup Sulawesi Barat, para […]

  • Wali Kota Bontang Pimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Jargas 10.553 SR

    Wali Kota Bontang Pimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Jargas 10.553 SR

    • calendar_month Jumat, 12 Sep 2025
    • account_circle zul
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Mekora.id – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memimpin langsung rapat koordinasi pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga, Jumat (12/9/2025) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tim Badan Migas Energi (BME), Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Bahauddin, Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati, Kepala […]

  • DPRD Sulbar terima kunjungan DPRD Polman

    DPRD Sulbar dan Komisi IV DPRD Polman Bertemu

    • calendar_month Kamis, 7 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 46
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan dari Komisi IV DPRD Polewali Mandar (Polman) dalam rangka membahas permasalahan terkait pendataan dalam pemberian bantuan sosial. Pertemuan ini diinisiasi untuk mencari solusi bersama guna meningkatkan efisien dalam distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, Kamis (07/03/2024). Pada pertemuan tersebut Anggota Komisi IV DPRD Polman, Dwiki, menyampaikan […]

expand_less