Sekda Sulbar Cek Kesiapan OPD Hasil Restrukturisasi, Bapenda Dinilai Belum Siap
- account_circle mekora.id
- calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Sekda Sulbar, Junda Maulana, cek sejumlah OPD.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, turun langsung mengecek kesiapan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hasil restrukturisasi, Senin (5/1/2026). Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan proses penggabungan OPD dapat berjalan sesuai rencana dan langsung beroperasi pada awal tahun 2026, sebagaimana arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Dalam pengecekan tersebut, Junda Maulana didampingi Asisten I Muh. Jaun dan Asisten III Amujib. Ia menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi titik awal berjalannya organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Tahun 2026 ini juga menjadi awal mula organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi itu bergabung,” ujar Junda Maulana.
Dalam restrukturisasi organisasi tersebut, sejumlah OPD resmi digabung. Di antaranya, Dinas Pemuda dan Olahraga bergabung dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Kehutanan digabung dengan Dinas Lingkungan Hidup, sementara Dinas Tenaga Kerja menyatu dengan Dinas Transmigrasi.
Penggabungan juga dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Selain itu, terdapat dinas gabungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta penggabungan Dinas Perhubungan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dari hasil pengecekan lapangan, Junda menyebut sebagian besar OPD sudah dapat beroperasi. Namun demikian, ia menilai masih ada satu OPD yang belum siap, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Kita melihat masih ada satu OPD yang belum siap, yaitu Badan Pendapatan Daerah yang belum siap sama sekali,” ungkap Sekda Sulbar.
Belum siapnya Bapenda, kata Junda, disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari keterbatasan perangkat kerja, penataan ruangan, hingga pengaturan pegawai.
Junda pun meminta OPD tersebut segera melakukan pembenahan dan memastikan akan kembali melakukan pengecekan dalam waktu dekat.
“Kami berharap OPD Bapenda ini segera membenah diri. Paling tidak besok saya kembali dan harus sudah melihat organisasi itu berjalan,” tegasnya.
Sementara itu, OPD lainnya dinilai telah siap beroperasi, meski masih ditemukan penumpukan pegawai pada tahap awal proses penggabungan.
“Yang lain sudah bisa berjalan, hanya saja masih ada penumpukan pegawai. Tahap awal ini kita pindahkan dulu, selanjutnya akan dilakukan analisis kebutuhan pegawai untuk penataan lebih lanjut,” jelas Junda.
Ia juga mengingatkan seluruh OPD hasil penggabungan agar benar-benar melebur dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Junda menegaskan pentingnya menghilangkan ego sektoral sebagaimana arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
“Bagi organisasi yang sudah satu kantor, seperti Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saya harap tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Jangan ada ego sektoral. Semua akan kita atur, baik pejabat teknis maupun PPPK paruh waktu, agar tertata dengan baik,” tutup Junda Maulana.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
