Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Pemkot Bontang Bentuk TPKJM, Kasus ODGJ Jadi Sorotan Serius

Pemkot Bontang Bentuk TPKJM, Kasus ODGJ Jadi Sorotan Serius

  • account_circle zul
  • calendar_month Kamis, 4 Sep 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Mekora.id – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kesehatan menggelar Sosialisasi dan Advokasi Tim Pencegahan serta Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, Selasa (3/9/2025) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota.

Acara digelar secara tatap muka dan virtual, dihadiri jajaran OPD, camat dan lurah se-Kota Bontang, RSUD, perwakilan Puskesmas, Persit Makodim, hingga Ketua TP PKK, Nur Kholbi. Narasumber dari Provinsi Kaltim, Hanik Endang Nihayati, turut hadir memberikan materi.

Dalam sambutannya, Wawali Agus Haris menegaskan bahwa persoalan kesehatan jiwa tak boleh dianggap sepele. Apalagi, data menunjukkan jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Bontang mengalami fluktuasi: dari 200 kasus tahun 2021 meningkat menjadi 219 kasus di 2024.

“Masalah kesehatan jiwa masih jadi tantangan serius. Penyebabnya beragam, mulai faktor ekonomi, keluarga, hingga sosial. Penanganannya harus melibatkan semua pihak, mulai pemerintah, RT/RW, tokoh agama, aparat, bahkan dukungan perusahaan lewat CSR,” tegas Agus Haris.

Kepala Dinas Kesehatan, Bahtiar Mabe, menambahkan hingga 2025 ada 166 ODGJ berat yang sudah ditangani dari target 210 kasus. Jumlah terbanyak berada di wilayah Bontang Utara 1 sebanyak 44 orang.

“Penanganan tidak bisa hanya mengandalkan Dinkes, perlu sinergi dengan Dinas Sosial, Satpol PP, kelurahan hingga RT/RW,” jelasnya.

Melalui TPKJM ini, Pemkot berharap peran keluarga semakin kuat sebagai benteng pertama mendukung anggota yang mengalami gangguan mental.

“Kalau semua pihak bergerak bersama, kita optimistis kasus ODGJ di Bontang bisa ditekan,” tutup Agus Haris.

  • Penulis: zul

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekretariat DPRD Sulbar ke Kemenkumham

    Sekretariat DPRD Sulbar ke Kanwil Kemenkumham Bahas Ranperda Perikanan dan Kelautan

    • calendar_month Jumat, 14 Feb 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 108
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Musra Awaluddin, bersama pejabat fungsional Sekretariat DPRD menghadiri rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan. Rapat ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat, Kamis […]

  • GMNI Mamuju Kecam Pembubaran Ibadah di Tangsel

    GMNI Mamuju Kutuk Tindakan Pembubaran Ibadah di Tangsel

    • calendar_month Kamis, 9 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 140
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju menyikapi, tindakan kekerasan dan pembubaran kegiatan ibadah terhadap mahasiswa Universitas Pamulang (Umpan) yang beragama katolik di Tangerang Selatan (Tangsel) beberapa saat lalu. Dalam aksi damai yang dilakukan di tugu Manakarra Tower, Mamuju, pada, Kamis (9/5/2024), GMNI Mamuju mengutuk dan mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan sejumlah […]

  • Rapat Aset Sulbar

    Komisi II dan BPKPD Temukan 821 Aset Tanah Pemprov Sulbar Tak Bersertifikat

    • calendar_month Selasa, 22 Apr 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 194
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Sebanyak 821 aset tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) ternyata tidak bersertifikat. Hal itu terungkap setelah Komisi II DPRD Sulbar melakukan rapat kerja dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), pada Senin, (21/4/2025). Anggota DPRD Sulbar, M. Khalil Qibran, yang memimpin rapat itu menyebut temuan ini mengejutkan, pasalnya dari 920 aset […]

  • Kantor Desa Tanambuah

    Inspektorat Mamuju Temukan Dugaan Korupsi di Desa Tanambuah Senilai 800 Juta

    • calendar_month Senin, 6 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 178
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Penyidikan kasus dugaan korupsi Kepala Desa Tanambuah, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, terus dilakukan Inspektorat Mamuju. Terbaru, tim audit menemukan dugaan korupsi Kepala Desa Tanam Buah sebesar Rp800 juta. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Inspektorat Mamuju, Muhammad Yani, Senin (6/5/2024). “Setelah pemeriksaan tim audit pekan lalu, kami menemukan catatan kurang lebih Rp […]

  • Penyerahan berkas penyidikan Dugaan Kasus Karupsi Desa Tanambuah

    Temuan 400 Juta, Dugaan Korupsi Kades Tanambuah Kini ke Meja Penyidik Tipikor

    • calendar_month Senin, 8 Jul 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 260
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Dugaan kasus korupsi Kepala Desa (Kades) Tanambuah, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), kini masuk dalam penyidikan polisi. Hal itu setelah temuan Inspektorat Kabupaten Mamuju, diteruskan ke penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polresta Mamuju beberapa pekan lalu. Kepala Inspektorat Mamuju, Muhammad Yani mengatakan, pelimpahan itu setelah adanya laporan masyarakat atas dugaan […]

  • Nasdem Mamuju

    Nasdem Nyatakan Dorong Cawabup di Pilkada Mamuju, Potensi Rekomendasi ke Petahana?

    • calendar_month Jumat, 21 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 137
    • 2Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Meski sebelumnya menyatakan telah mendorong dua kader pada Pilkada Mamuju 2024, yakni Yudiaman Firusdi dan Dahlan, namun partai Nasdem masih ingin menambah kader potensialnya untuk mengikuti Pilkada 27 November mendatang. Hal itu Sekretaris DPD partai NasDem Kabupaten Mamuju, Herlin menyampaikan, dorongan kader untuk maju dalam Pilkada Mamuju merupakan prioritas, termasuk salah satunya […]

expand_less