16 Organisasi Mahasiswa Sampaikan Tuntutan dan Desak DPR Berbenah

JAKARTA, Mekora.id – Sebanyak 16 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus bersama organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) beraudiensi dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/9/2025).

Mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari masalah demokrasi, penegakan hukum, kebijakan fiskal, hingga pengesahan RUU prioritas.

Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menegaskan aspirasi yang mereka bawa bukan semata suara organisasi, melainkan akumulasi jeritan masyarakat dari berbagai daerah.

“Dengan kesempatan yang diberikan bapak-bapak dewan, kami ingin menyampaikan berbagai aspirasi yang kami serap langsung di lapangan,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyambut baik kehadiran mahasiswa. Menurutnya tuntutan para mahasiswa akan membuat DPR berbenah.

“Kami diberitahu bahwa adik-adik sekalian datang untuk menyampaikan aspirasi. Kami siap mendengar,” kata Dasco.

Berikut daftar lengkap tuntutan masing-masing BEM dan OKP:

1. BEM Universitas Indonesia

Membentuk tim investigasi independen terkait aksi makar, melibatkan masyarakat sesuai konferensi pers Presiden Prabowo pada 31 Agustus 2025.

• Menolak kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil dan menuntut pertanggungjawaban hukum.
• Mendesak DPR kembali pada amanat rakyat, bukan hanya mendekat menjelang Pemilu.
• Mendorong DPR mengesahkan RUU prorakyat.

2. BEM Universitas Trisakti

• Cabut status tersangka mahasiswa yang ditangkap.
• Revisi UU Agraria dan RUU Polri yang dianggap bermasalah.
• Menolak RKUHAP dan pasal-pasal karet di dalamnya.
• Menegaskan supremasi sipil atas TNI-Polri.

3. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

• Menolak kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil dan menuntut pertanggungjawaban hukum.
• Membentuk tim investigasi aksi makar secara independen dan transparan.
• Mendorong DPR mengambil peran strategis di tengah gejolak sosial-politik.
• Mendesak DPR mendengar aspirasi rakyat terkait pembahasan RUU prioritas (RUU Perampasan Aset, RUU PRT, RUU Masyarakat Adat, RUU TNI-Polri, RUU KUHAP).
• Meminta pemerintah mengambil kebijakan strategis peningkatan ekonomi rakyat secara cepat dan tepat.

4. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)

1. Menolak kenaikan pajak yang membebani masyarakat.
2. Mendesak DPR membatalkan fasilitas dan tunjangan fantastis yang dinilai tidak sensitif dengan kondisi rakyat.
3. Mendorong DPR memastikan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
4. Mendesak penegakan supremasi sipil.

5. HMI MPO

• Mendesak reformasi DPR agar lebih aspiratif.
• Menolak pajak bagi masyarakat miskin.
• Menuntut reformasi Polri agar kembali pada marwah pengabdian kepada rakyat.

6. KAMMI

• Mendesak pembaruan sistem perpajakan yang lebih adil dan progresif.
• Menolak kebijakan fiskal yang memberatkan rakyat kecil.
• Menuntut reformasi DPR yang berpihak kepada masyarakat.

7. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

• Menuntut reformasi partai politik agar lebih transparan dan akuntabel.
• Mendesak DPR segera mengesahkan RUU prorakyat.
• Menuntut revisi UU Ketenagakerjaan yang merugikan buruh.

8. BEM UPN Veteran Jakarta

• Mendesak DPR membentuk Pansus HAM untuk mengusut kasus tewasnya Affan Kurniawan.
• Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Polri dan RKUHAP.
• Mendorong DPR berpihak pada aspirasi rakyat, bukan elit politik.

9. Himapolindo

• Menuntut evaluasi total Polri.
• Mendesak reformasi sistem kepartaian.
• Menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan guru.

10. DEMA UIN Jakarta

• Mengusulkan pertemuan DPR–mahasiswa setiap enam bulan sekali sebagai mekanisme pengawasan rakyat.
• Mendesak efisiensi anggaran pejabat negara untuk dialihkan ke sektor pendidikan.

11. BEM SI Kerakyatan

• Menegaskan penolakan terhadap kekerasan aparat.
• Mendesak pembebasan mahasiswa yang ditangkap.
• Mendorong DPR menegakkan supremasi sipil.

12. BEM SI

• Mendesak DPR transparan dalam pembahasan RUU.
• Membebaskan masyarakat yang ditangkap dalam aksi demonstrasi.
• Mengevaluasi kabinet pemerintahan.
• Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.

13. BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah

• Menolak kebijakan pajak yang membebani rakyat.
• Mendesak audit menyeluruh terhadap BUMN.
• Menuntut peningkatan kesejahteraan guru.

14. BEM UHAMKA

• Mendesak pembentukan pengawasan eksternal Polri.
• Menuntut revisi UU Nomor 2 Tahun 2022 agar independensi Polri lebih kuat.

15. BEM Nusantara

• Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
• Mengevaluasi kinerja DPR dan partai politik.
• Mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM.

16. Perguruan Tinggi NU se-Nusantara

• Mendesak DPR menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa dalam waktu maksimal 10 hari.