Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim Tegaskan Tolak Pilkada Dipilih DPRD
- account_circle mekora.id
- calendar_month Senin, 12 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim, usai hadiri Rakernas I PDI Perjaungan 2026 di Jakarta.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id — Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) dari Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Halim, menegaskan tolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan oleh DPRD. Sikap tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Menurut Abdul Halim, penolakan tersebut sejalan dengan sikap resmi PDI Perjuangan serta arahan langsung Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang disampaikan dalam forum Rakernas.
“Ketua Umum secara tegas memerintahkan kader partai untuk meningkatkan kepekaan terhadap kondisi di bawah serta menolak Pilkada yang dipilih oleh DPRD,” ujar Abdul Halim kepada Mekora.id.
Ia menegaskan, Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat bukan semata soal kontestasi kekuasaan, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.
“Bagi PDI Perjuangan, Pilkada langsung adalah bagian dari menjaga hak setiap warga negara. Karena itu, sikap politik kami konsisten mempertahankan Pilkada langsung. Demokrasi tidak boleh mundur ke belakang,” tegasnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Polewali Mandar ini juga menjelaskan bahwa Rakernas I PDI Perjuangan 2026 menegaskan arah dan sikap politik partai yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat sebagai kompas utama perjuangan politik nasional.
Dalam Rakernas tersebut, PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang (checks and balances) dalam kehidupan demokrasi.
“Partai juga secara tegas menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, praktik otoritarianisme, serta intervensi asing yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara,” lanjut Halim.
Rakernas PDI Perjuangan turut menyoroti delapan tantangan besar bangsa, mulai dari krisis keteladanan, kerusakan lingkungan, pelemahan supremasi hukum, hingga ketimpangan ekonomi dan ancaman geopolitik global.
“Menjawab tantangan tersebut, PDI Perjuangan mendorong penguatan demokrasi, kebebasan pers, reformasi sistem hukum, serta perlindungan hak-hak sipil warga negara agar selaras dengan cita-cita reformasi,” jelasnya.
Di sektor lingkungan dan kebencanaan, PDI Perjuangan mendesak pemerintah menghentikan laju deforestasi, menindak tegas kejahatan ekologis, memperkuat mitigasi bencana, serta konsisten menjalankan komitmen penurunan emisi dalam menghadapi krisis iklim global. Prinsip Merawat Pertiwi ditegaskan sebagai garis ideologis perjuangan demi keselamatan rakyat dan generasi mendatang.
Sementara di bidang ekonomi dan sosial, Rakernas menekankan pentingnya politik kerakyatan melalui penguatan kedaulatan pangan, perlindungan petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM, serta pengembangan koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional. Selain itu, PDI Perjuangan mendorong otonomi daerah yang adil, pemilu dan pilkada yang demokratis serta berbiaya rendah, serta perluasan ruang partisipasi generasi muda di bidang politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi strategis masa depan.
Terakhir, Rakernas menegaskan komitmen PDI Perjuangan terhadap reformasi sektor hukum, TNI, dan Polri agar tetap profesional, independen, dan setia pada konstitusi, serta memperkuat gerakan antikorupsi baik di internal partai maupun dalam tata kelola pemerintahan.
“Seluruh sikap tersebut merupakan bagian dari komitmen PDI Perjuangan untuk menjaga keutuhan NKRI, kedaulatan nasional, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Abdul Halim.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
