Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » POLITIK » Pilkada » Wacana Revisi UU Pilkada Menguat, Eks Aktivis GMNI Ingatkan Demokrasi Jangan Mundur

Wacana Revisi UU Pilkada Menguat, Eks Aktivis GMNI Ingatkan Demokrasi Jangan Mundur

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Mekora.id – Wacana revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang kembali bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menuai beragam respon dari kalangan akademisi dan aktivis demokrasi. Salah satunya datang dari Didin Indra Saputra, Demisioner Ketua DPP GMNI Bidang Kajian Perundang-undangan dan Kebijakan Publik, yang menegaskan bahwa demokrasi lokal tidak boleh mengalami kemunduran.

Menurut Didin, salah satu isu krusial dalam pembahasan revisi UU Pilkada adalah munculnya kembali wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia menilai, opsi tersebut harus dikaji secara sangat hati-hati karena berimplikasi langsung terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

“Jika revisi UU Pilkada mengarah pada penghapusan Pilkada langsung, maka itu merupakan kemunduran demokrasi. Kepala daerah seharusnya tetap memperoleh mandat langsung dari rakyat,” kata Didin, Selasa (06/01/2025).

Didin menjelaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukannya, Pilkada langsung memiliki legitimasi politik yang jauh lebih kuat dibandingkan pemilihan oleh DPRD. Mandat rakyat, kata dia, menjadi fondasi utama akuntabilitas kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Meski demikian, Didin tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam praktik Pilkada langsung, seperti tingginya biaya politik, politik uang, serta konflik sosial di tingkat lokal. Namun, ia menekankan bahwa persoalan tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghapus mekanisme pemilihan langsung.

“Masalahnya bukan pada sistem Pilkada langsung, tetapi pada lemahnya regulasi dan pengawasan. Yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya, bukan mencabut hak rakyat untuk memilih pemimpinnya,” tegasnya.

  • Penulis: mekora.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Gubernur Sulbar

    Wagub Sulbar Pertimbangkan Gembleng ASN dengan Baris-berbaris : Untuk Disiplin

    • calendar_month Kamis, 10 Apr 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 8
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sedang mempertimbangkan untuk memberi latihan baris-berbaris pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu diungkapkan oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, usai memimpin apel bersama pasca libur lebaran, Selasa, (8/4/2025) kemarin. Menurutnya, baris-berbaris para ASN Pemprov Sulbar perlu diperbaiki. Hal itu juga untuk meningkatkan disiplin di lingkup […]

  • APK ancam pengendara di Mamuju

    Dipasang Semrawut, APK Parpol di Jalur Dua Mamuju Ancam Keselamatan Pengendara

    • calendar_month Selasa, 6 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 10
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Keberadaan alat peraga kampanye (APK) di Jalur dua Jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat, mulai dikeluhkan pengendara. Pasalnya, bendera yang ditancapkan di tengah median Jalan padat itu telah masuk ke badan jalan dan dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat melukai pengendara. “Ini bisa tiba-tiba kita tertusuk bambunya,” kata seorang pengendara, Hafis, […]

  • Pencarian Nelayang Hilang di Budong-Budong, Mamuju Tengah

    Nelayan Hilang di Budong-budong Ditemukan Selamat

    • calendar_month Sabtu, 29 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 13
    • 1Komentar

    MAMUJU TENGAH, mekora.id – Nelayan bernama Hamid (74) yang dilaporkan hilang di perairan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) pada Jumat, 28 Mei 2024 siang. Berhasil ditemukan dengan selamat, sekitar pukul 16.00 WITA, pada, Sabtu, (29/6/2024). Menurut keterangan Komandan tim SAR Basarnas Mamuju, Agung Hutomo Aditya Marta, korban ditemukan oleh nelayan lain di tim sru I, […]

  • Rekapitulasi KPU Sulbar

    Rekapitulasi 3 Kabupaten di Sulbar Selesai, Berikut Hasilnya

    • calendar_month Senin, 4 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 16
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – KPU Provinsi Sulawesi Barat telah mengesahkan pleno perhitungan suara untuk  untuk tiga kabupaten, yakni Mamasa, Majene dan Pasangkayu. Progres tersebut telah mencapai 50 persen dari total 6 Kabupaten di Sulbar. Sementara untuk Kabupaten Mamuju Tengah yang dibahas siang tadi, Senin (04/03/2024), terpending dengan sejumlah pertimbangan dari Bawaslu dan KPU Sulbar. Ketua KPU […]

  • Mayat di Karampuang

    Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Mengapung di Pulau Karampuang, Mamuju

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 9
    • 0Komentar

    Mamuju, Mekora.id – Sesosok mayat pria tanpa identitas, ditemukan mengapung di laut di Desa Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), pada Jumat (13/9/2024). Menurut keterangan Polisi, Mayat tersebut awalnya ditemukan oleh salah warga bernama Basri yang juga pemilik kapal penumpang sekitar Pukul 09.00 WITA. Saat itu Basri sedang menjalankan aktivitas seperti biasa, tiba-tiba […]

  • BNN Sulbar

    Ketua DPRD Sulbar dan BNN Musnahkan 624 Gram Sabu Asal Malaysia

    • calendar_month Rabu, 29 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 10
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Suraidah Suhardi, menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba asal Malaysia yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulbar di halaman Kantornya, Jl. AP. Pettarani, Binangan, Mamuju, pada, Rabu, (29/5/2024). Setidaknya ada sebanyak  624,3284 gram narkoba jenis sabu dan obat-obatan daftar G jenis  Trihexyphenidyl (THD) sejumlah 6900 butir (bojek) […]

expand_less