Sementara itu, Ketua Cabang GMNI Mamuju, Dicky Wahyudi, menambahkan bahwa pihaknya juga menagih janji pemerintah mengenai penciptaan 19 juta lapangan kerja baru yang hingga kini belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Angka pengangguran masih tinggi, terutama di kalangan pemuda. Janji-janji besar itu perlu bukti konkret di lapangan,” kata Dicky.
Setelah berorasi, massa aksi diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Munandar Wijaya, di ruang aspirasi DPRD. Dalam pertemuan itu, Munandar menyampaikan apresiasinya atas aksi damai yang dilakukan GMNI.
“Kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan, baik yang bersifat nasional maupun lokal. Insyaallah akan kami tindak lanjuti dalam bentuk surat resmi DPRD Provinsi sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Adapun tuntutan yang disampaikan GMNI Mamuju terbagi ke dalam dua kategori, yakni isu nasional dan isu lokal.
Isu Nasional
- Evaluasi Program MBG yang dinilai belum menyentuh kebutuhan rakyat secara nyata.
- Cabut UU TNI No. 3 Tahun 2025 karena dinilai mengaburkan fungsi utama pertahanan negara dan melemahkan supremasi sipil.
- Segera sahkan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen pemberantasan korupsi.
- Sahkan RUU Masyarakat Adat untuk menjamin perlindungan dan kemandirian masyarakat adat.
- Realisasikan janji 19 juta lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
Isu Lokal
- Mendesak Pemprov Sulbar menyediakan lahan sentral bagi pelaku UMKM.
- Meninjau kembali rencana pembangunan jalan poros Bonehau–Kalumpang agar sesuai kebutuhan masyarakat dan memperhatikan aspek lingkungan.
- Mendorong peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan demi pemerataan pembangunan.
- Mengembalikan muatan lokal di sekolah untuk menumbuhkan karakter bangsa dan melestarikan budaya daerah.
Aksi yang berlangsung sekitar dua jam itu berakhir damai setelah penyampaian aspirasi. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 16.30 WITA.
