MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar pertemuan dengan 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempersiapkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada Senin, 29 Juli 2024 mendatang.
Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, menjelaskan bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah untuk memastikan seluruh pihak memahami konteks yang akan dievaluasi dalam pelaksanaan Sakip di lingkungan Pemprov Sulbar.
“Fokus evaluasi mencakup empat indikator utama: indikator utama perencanaan, kemampuan mengukur kinerja dari perencanaan tersebut, pelaporan kinerja instansi pemerintah, dan evaluasi kinerja,” ungkap Muhammad Idris, pada Jumat, (26 /7/2024).
Sebanyak 12 organisasi yang akan dievaluasi dalam proses ini antara lain Inspektorat, Bapperida, DPMD, Disdukcapil, Diskominfoperss, Dinsos, Diskoperindagkop dan UKM, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DTPHP, DKP, dan Karo Organisasi.
Muhammad Idris juga menambahkan bahwa hasil evaluasi ini akan sangat menentukan peningkatan nilai Sakip Sulbar, yang saat ini berada di kategori Bb dengan skor 70.001. “Kami berharap dengan persiapan yang matang, bisa meraih peningkatan signifikan, bahkan mungkin mencapai nilai A,” ujar Idris optimis.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa tujuan Sakip adalah membangun budaya pertanggungjawaban publik, sehingga penting untuk menyelaraskan antara persepsi publik dan hasil kerja Pemprov Sulbar.
“Jika kita bekerja keras tetapi publik menilai kinerja tidak memuaskan, maka hal itu menjadi tantangan. Evaluasi Sakip ini akan menjadi acuan untuk memastikan bahwa apa yang kami kerjakan sesuai dengan harapan dan indikator yang diinginkan publik,” pungkasnya.
