Mekora.id – Proses perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang untuk tahun 2026 memasuki tahap penting yang menandai langkah serius Pemerintah Kota dalam memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat. Suara, harapan, serta masukan dari berbagai fraksi DPRD disampaikan secara resmi kepada Pemkot Bontang dalam Rapat Kerja DPRD yang berlangsung di Bontang Lestari, Senin (29/9/2025).
Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, hadir mewakili Wali Kota Bontang untuk mendengarkan langsung pandangan umum seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa setiap masukan yang disampaikan DPRD merupakan bagian penting dari proses penyusunan kebijakan yang transparan dan akuntabel.
“Pemerintah Kota Bontang sangat menghargai pandangan dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Ini adalah bentuk kematangan demokrasi dalam perencanaan anggaran yang melibatkan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan,” ujarnya.
Aji juga menambahkan bahwa Pemkot berkomitmen menjaga arah APBD 2026 agar tetap sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami terus mendorong agar setiap program tidak hanya fokus pada belanja rutin, tetapi mampu menjawab tantangan strategis seperti peningkatan kualitas layanan publik, penataan infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal,” tuturnya.
Rapat kerja tersebut juga menjadi forum terbuka bagi DPRD untuk memberikan apresiasi terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Bontang Sehat, Bontang Pintar, dan upaya berkelanjutan dalam mengatasi persoalan banjir. Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar implementasi setiap program dapat berjalan efektif dan terukur.
Dokumen pandangan umum dari seluruh fraksi kemudian diserahkan secara simbolis kepada Sekretaris Daerah sebagai wujud sinergi antarlembaga. Aji menekankan bahwa Pemkot akan menelaah seluruh masukan tersebut secara cermat sebelum menyampaikan tanggapan resmi pada rapat kerja berikutnya.
“Setiap aspirasi menjadi dasar bagi kami untuk menyusun APBD yang pro-rakyat, berkeadilan, dan transformatif. APBD 2026 diharapkan menjadi instrumen nyata untuk memperkuat daya saing dan kesejahteraan warga Bontang,” pungkasnya.
