“Sebut saja deklarasi desa bersatu, pembagian bansos yang tidak tepat sasaran, hingga kampanye di akun media sosial kementerian Pertahanan, bagian kecil yang dapat dilihat oleh pandangan publik,” kata Adam.
Adam turut menyebut amburadulnya mekanisme dan penanganan yang tidak jelas menambah akselerasi keberpihakan negara dalam pemenangan kandidat tertentu.
Ambisi Presiden bagaikan jurkam ikut menjadi sorotan GMNI Mamuju, lembaga mahasiswa yang aktif melakukan pendampingan ini menyebut, posisi Presiden dan Menteri yang berpihak tetapi tidak cuti sangat riskan menyalahgunakan jabatan.
Terlebih segala kewenangan dan fasilitas yang dimilikinya dapat menembus sela-sela pengaruh pada publik.
Dengan kekuatan sebesar itu, GMNI Mamuju menilai Pemilu 2024 tak ubahnya mempertontonkan praktek Kolusi, Nepotisme, dan Korupsi yang masif.
“Presiden yang kondisinya tidak cuti tapi sering bersama Menterinya yang jelas-jelas mencalonkan diri sebagai Presiden serta jelas-jelas mengakali etika konstitusi, namun tetap dibiarkan begitu saja. Apa yang dibuat Bawaslu? hanya memberikan sanksi teguran saja namun tidak berani menegakkan aturan yang sifatnya ialah pidana,” begitu kata Adam.
Saat ini Pemilu 2024 telah usai, dengan alokasi anggaran Rp 71, 3 triliun, Pemilu 2024 disebut sebagai Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.
