Beranda » POLITIK » Pilkada » Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Menurun, Mahasiswa Soroti Money Politik yang Mengakar
Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Menurun, Mahasiswa Soroti Money Politik yang Mengakar
- account_circle mekora.id
- calendar_month Kamis, 5 Des 2024
- comment 1 komentar
- print Cetak
Ketua HMI Manakarra, Anshar dan Ketua IP2MLR, Muh. Dadang, soroti rendah partisipasi Pilkada 2024.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra menjelaskan, faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih adalah kurangnya penanaman nilai-nilai Kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila di Masyarakat. Sehingga prinsip berdemokrasi surut dan tidak lagi dianggap sebagai panutan berbangsa.
“Penanaman nilai-nilai Pancasila karena disitulah kita diajarkan pentingnya menyalurkan hak suara untuk pembangunan Bangsa,” ujar Anshar saat dihubungi tim Mekora.id via Whatssap, Kamis (5/12/2024) sore.
Selain itu, Anshar menyebut kecenderungan demokrasi saat ini tidak diikuti dengan pendidikan politik yang memadai. Sehingga terjadi ketimpangan antara peserta dan pemilih.
Hal itu kata Anshar, memicu politik pragmatis dan menjadikan Pemilu hanya sekedar ajang lombah, bukan ajang gagasan untuk membangun peradaban sesuai cita-cita bangsa yakni “Bangun Jiwanya dan Bangun Raganya”.
“Fakta dilapangan adalah masyarakat tidak akan memilih bila tidak ada uang, saya pikir satu-satunya yang menjadi masalah adalah persoalan politik uang yg tidak bisa dibendung,” ujar Anshar.
Sementara itu, Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Leling Raya (IP2MLR), Muh.Dadang, mengambil perspektif lain. Dia menyebut faktor money politik dalam mendorong partisipasi pemilih menjadi bukti kejenuhan rakyat terhadap sistem demokrasi yang tajam kebawa.
Dadang mengungkap, saat ini masyarakat hilang kepercayaan dengan penyelenggaraan pesta demokrasi yang acap kali menguntungkan kelompok atau kalangan tertentu saja.
“Faktor money politik uang sangat menjadi pendorong dalam pemilu kita akhir-akhir ini, saya kira pemangku kebijakan harus merespon hal ini sebagai kejenuhan dan ketidakpercayaan rakyat,” ungkap Dadang.
Kata Aktivis yang lantang dengan isu-isu demokrasi itu, jika kebijakan yang lahir dari sistem politik tidak memihak pada rakyat kecil. Dia khawatir demokrasi akan menjadi semu. Sehingga masyarakat yang merasa haknya dirampas akan berhenti.
“Ini sudah jadi warning, terutama bagaimana kebijakan pro untuk rakyat harus dilahirkan. Kalau tidak demokrasi hanya akan menjadi tabu bagi rakyat karena haknya dirampas,” pungkas Dadang.
Penulis : Yudi Toda
Halaman 1 2
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
