Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Mutasi Besar-besaran, 26 Kepala OPD di Pemprov Sulbar Dirotasi 

Mutasi Besar-besaran, 26 Kepala OPD di Pemprov Sulbar Dirotasi 

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Senin, 22 Jan 2024
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Berikut nama-nama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar yang dilantik :

1. Hj. DJAMILA, SH, MH : Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
2. Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM :
Staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
3. Dra. DARMAWATI, MM. : Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan SumberDaya Manusia
4. H. MUHAMMAD HAMZIH,  S.Ag, MM : Sekretaris DPRD Sulbar
5. Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM : Kepala Dinas Perkebunan
6. Dr. YAKUB F SOLON, M.Pd : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. SUYUTI, S.Pi, MT, M.Sc : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
8. H. MASRIADI NADI ATJO, SE, M.Si : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
9. ARIANTO, AP, MM : Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesra
10. HAMDANI HAMDI, S.IP, M.Si : Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan
11. Drs. H. ABDUL WAHAB HASAN SULUR, M.Si : Kepala Dinas Sosial Sulbar
12. MUH. JAUN, S.I.P., MM. : Asisten I Pemprov Sulbar
13. Drs. H. KHAERUDDIN ANAS, M.Si : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
14. MUHTAR, SP : Asisten II Pemprov Sulbar
15. SYAMSUL MA’RIF, SP, MMA : Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikulturan dan Perternakan
16. AMIR, S.Sos Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17. BUJAERAMY HASSAN, SH,M.Si : Badan Kepegawaian Daerah
18. Drs. AMUJIB, MM : Asisten III Pemprov Sulbar
19. MOHAMMAD ALI CHANDRA, SE, M.Si : Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral.
20. RACHMAD : Kepala Dinas PUPR
21. H. DARWIN JUSUF, SH., M.Si : Pelaksana di Biro Umum
22. Drs. MOH. SALEH RAHIM, M.Si : Kabid di Satpol PP dsn Damkar (akan tetapi menolak).

Selain itu, sejumlah OPD yang masih kosong, diisi jabatan Pelaksana tugas (Plt), yakni :
1. MUH. JAUN, S.I.P., MM sebagai : Plt Kepala Satpol PP dan Pemadam kebakaran.
2. MUHTAR, SP : Plt Karo Badan Pengadaan Barang dan Jasa,
3. Dra. DARMAWATI, MM. : Plt Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
4. Hj. DJAMILA, SH, MH, : Plt Kepala Biro Hukum

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kuasa Hukum pelapor AKBP RA, Ardin Firanata, SH.,MH

    Kasus AKBP RA di Polda Sulbar Naik Penyidikan, Kuasa Korban Hukum Bongkar Kronologisnya

    • calendar_month Rabu, 13 Nov 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 91
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Kasus dugaan pengancaman dan tindakan arogansi yang melibatkan seorang anggota polisi berpangkat AKBP berinisial RA di Polda Sulawesi Barat (Sulbar) kini telah memasuki tahap penyidikan. RA dilaporkan oleh seorang perempuan asal Jakarta bernama Siti Nurhasanah atas dugaan pengancaman dan permasalahan terkait jual beli mobil. Menurut kuasa hukum pelapor, Ardin Firanata, pihaknya telah […]

  • Nelayang hilang di Budong-budong

    Satu Nelayan di Budong-budong Dilaporkan Hilang, Diterjang Badai Saat Melaut

    • calendar_month Sabtu, 29 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 172
    • 1Komentar

    Hingga siang ini, upaya pencarian korban masih berlangsung. Tim BPBD Mamuju Tengah bersama aparat desa juga telah meminta pertolongan pada tim SAR Basarnas Mamuju untuk mencari nelayang yang hilang di sekitar perairan Budong-budong itu. “Kami telah berkoordinasi dengan Pemdes setempat dan meneruskan Laporan kejadian ke Com Center Basarnas Sulawesi Barat,” ungkap Riski. Sementara Humas Basarnas […]

  • Komisi IV DPRD Sulbar konsultasi ke Diknas Sulsel.

    Komisi IV DPRD Sulbar Konsultasi Formasi PPPK ke Dinas Pendidikan Sulsel

    • calendar_month Rabu, 22 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 80
    • 2Komentar

    MAKASSAR, mekora.id – Komisi IV DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Sulsel), di Kota Makassar, untuk membahas formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bidang pendidikan, pada, Selasa, (21/5/2024). Kunjungan ini bertujuan disebut untuk memperoleh referensi terkait formasi PPPK yang berhasil diterapkan secara efektif di Sulawesi Selatan (Sulsel). […]

  • SMK Kakao Sulbar

    SMK Kakao Sulbar Diminta Berbenah dan Bangun Branding

    • calendar_month Jumat, 6 Okt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 143
    • 0Komentar

    “Ini akan kita bina terus, kekurangan akan kita benahi terus,” kata Zudan, Kamis, (05/10/2023). Setelah kebersihan, Zudan menarget pembenahan ruang budidaya, produksi, termasuk SDM. Untuk menunjang SDM, Zudan menyebut akan memberikan kesempatan kepada tenaga pengajar untuk lanjut studi S2 melalui program 1.000 Beasiswa S1,S2,S3, pada 2024. Zudan juga turut mengingatkan pentingnya branding, dia meminta SMK […]

  • Wakil Ketua DPRD Sulbar Sosialisasi Ranperda Percepatan Penurunan Stunting di Polman

    Wakil Ketua DPRD Sulbar Sosialisasi Ranperda Percepatan Penurunan Stunting di Polman

    • calendar_month Senin, 28 Agt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 121
    • 1Komentar

    “Untuk menghindari stunting tentu harus menerapkan hidup sehat terutama pada calon ibu dan bayi yang harus mendapatkan nutrisi yang cukup,” ujar Politisi PDI Perjuangan itu. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 Sulawesi Barat menduduki rangking 2 (dua) angka prevalensi Stunting di Sulbar sebesar 35%, angka itu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 33,8%. […]

  • Rusdin Ketua Bawaslu Mamuju

    Meski Dipangkas 10,4 M, Dana Hibah Pilkada 2024 Untuk Bawaslu Mamuju Belum Disepakati

    • calendar_month Senin, 11 Des 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 100
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Dana hibah untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju pada Pilkada 2024, belum disepakati meski telah dipangkas jadi Rp 10,4 miliar. Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin menyebut, pengusulan dana hibah untuk lembaganya itu mentok di angka Rp 10,4 miliar. Rasionalisasi itu telah disesuaikan dan dipangkas dari usulan pertama di angka Rp 17, 8 miliar. […]

expand_less