Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Mamuju » Suplay Susu Terkendala, SPPG Diponegoro Mamuju Minta Maaf MBG Terlambat Diantar

Suplay Susu Terkendala, SPPG Diponegoro Mamuju Minta Maaf MBG Terlambat Diantar

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id  – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mamuju Karema 1 menyampaikan permohonan maaf kepada para penerima manfaat atas keterlambatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pada Senin (16/3/2026).

Kepala SPPG Diponegoro Mamuju, Yusra Zahra Ainun, menjelaskan keterlambatan tersebut disebabkan adanya kendala pada distribusi bahan baku susu yang merupakan salah satu komponen dalam paket MBG.

Katanya, suplai susu UHT dari pihak pemasok mengalami hambatan di perjalanan setelah kendaraan pengangkut mengalami kerusakan di wilayah Majene.

“Penyuplay susu UHT mengalami kerusakan kendaraan di wilayah Majene, kemudian mobil pengangkut yang rusak sempat tidak dapat dihubungi yang juga menjadi faktor keterlambatan kami. Susu yang seharusnya tiba pada subuh hari akhirnya harus kami jemput langsung karena mobil pengangkut dari pihak suplier tidak memungkinkan untuk segera melanjutkan perjalanan,” ujar Ainun.

Ia mengatakan pihaknya sempat berupaya mencari alternatif dengan mengambil susu dari sumber lain guna menutupi kekurangan dan tetap berusaha memaksimalkan proses distribusi. Namun jumlah yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan penerima manfaat.

“Kami sempat mencoba mencari alternatif dari sumber lain agar sebagian paket tetap bisa didistribusikan ke beberapa sekolah terlebih dahulu. Namun jumlah yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan kami,” jelasnya.

Saat ini, SPPG Diponegoro Mamuju melayani 3.188 penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, 2.864 penerima merupakan siswa sekolah dan tenaga pendidik yang menjadi sasaran program MBG.

Sementara itu, 324 porsi lainnya diperuntukkan bagi kelompok 3B, yaitu baduta (bayi di bawah dua tahun), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang terdaftar pada dua posyandu di wilayah layanan SPPG Diponegoro.

Dengan jumlah penerima manfaat yang cukup besar, kebutuhan susu untuk distribusi kali ini hampir mencapai 5.000 kemasan.

Ainun berharap para penerima manfaat dapat memahami kondisi yang terjadi. Ia juga menegaskan bahwa kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi agar proses distribusi program MBG ke depannya dapat berjalan lebih baik.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Ke depan, hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan distribusi MBG,” tutupnya.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • BWS V Sulawesi

    BWS V Sulawesi Ralat Pernyataannya : Izin Tambang Pasir di Sungai Kalukku Sudah Terbit

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 265
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Kepala Pelaksana Teknis Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sulawesi, Amiruddin, menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terkait pernyataannya yang sebelumnya menyebut bahwa PT Jaya Pasir Andalan tidak memiliki izin untuk menambang pasir di Muara Sungai Kalukku, Kabupaten Mamuju. Klarifikasi tersebut disampaikan Amiruddin melalui video berdurasi 1 menit 23 detik yang dirilis pada Rabu […]

  • Kick off piala dunia tvri sulbar

    Kick Off Bola Gembira, TVRI Pastikan Tayangkan Seluruh Pertandingan Piala Dunia 2026

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 262
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id  – Televisi Republik Indonesia (TVRI) menggelar Kick Off Bola Gembira Menuju Piala Dunia 2026 secara serentak di 34 titik di seluruh Indonesia, Minggu (1/2/2026). Di Sulawesi Barat, kegiatan dipusatkan di kawasan Car Free Day (CFD) Mamuju dan berlangsung meriah sejak pagi hari. Kegiatan dimulai sejak pukul 06.00 WITA dengan jalan santai menyusuri Jalan […]

  • DPRD Sulbar terima Kunker DPRD Polman

    Sekretariat DPRD Sulbar Terima Kunker Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Polman

    • calendar_month Kamis, 22 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 97
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Kepala Bagian (Kabag) Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Irma Trisnawati, menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Pertemuan itu berlangsung di Ruangan Komisi I DPRD Sulbar, di Mamuju, Rabu, (21/8/2024). Menerima Kunjungan Kerja Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Polman,Rahmadi Anwar, Kepala Bagian (Kabag) Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat […]

  • TPA Matakali Polman

    Dekat Dengan Pemukiman, Warga Tolak Rencana Pembangunan TPA di Matakali

    • calendar_month Minggu, 3 Des 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 179
    • 0Komentar

    POLMAN, mekora.id – Warga di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), menolak rencana pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di wilayah mereka. Menurut salah satu warga Matakali yang tidak ingin disebutkan namanya, penolakan itu lantaran warga sekitar khawatir pada dampak lingkungan yang akan berdampak buruk pada kesehatan mereka. Hal itu lantara, TPA sementara yang […]

  • Kasasi Korupsi PLTS Bonehau

    Menang Kasasi, Terdakwa Korupsi PLTS Kinatang Dwi Novalita Tanri Abeng Dinyatakan Bebas Oleh MA

    • calendar_month Kamis, 1 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 309
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Terdakwa korupsi pengadaan PLTS di Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Dwi Novalita Tanri Abeng (Perempuan 37 tahun), dinyatakan bebas oleh Mahkama Agung (MA) atas segala tuduhan dan vonis yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Mamuju pada 13 Februari 2024 lalu. Upaya Kasasi itu dilayangkan ke Mahkama Agung sejak Tanggal 5 April 2024 […]

  • RAPBN 2026

    RAPBN 2026 Dinilai Perlebar Ketimpangan Fiskal Pusat dan Daerah

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 260
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang diawali dengan penyampaian Nota Keuangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto menuai sorotan. Direktur Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU), Aco Hatta Kainang, menilai postur RAPBN 2026 berpotensi menimbulkan ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah. Menurut Hatta Kainang, alokasi belanja pemerintah pusat direncanakan mencapai […]

expand_less