Dia berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil solusi agar pupuk bersubsidi bisa mudah diakses petani. Selain itu, dia juga berharap pemerintah dapat memberantas oknum yang bermain dalam stok dan harga pupuk subsidi.
“Kami berharap petani bisa dipermudah mendapatkan pupuk, karena ini memang hak petani. Selain itu kami meminta agar pengawasan pada distributor juga dilakukan untuk memberantas distributor nakal dan cari yang bisa dipercaya,” ungkapnya.
Sementara itu, dia berharap kedepan tidak ada lagi diskriminasi petani. Dia meminta agar akses ke pupuk bersubsidi bisa dirasakan semua petani.
“Bila belum terdaftar, belum bisa diambil. Itu jadi kendala sampai saat ini bagi petani yang belum tergabung dalam kelompok, padahal sebelumnya ada instruksi dari Kementan, bahwa membeli pupuk hanya dengan menggunakan KTP,” pungkasnya.
Keluhan para petani terkait akses pupuk bersubsidi itu justru berbanding terbalik dengan pernyataan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Mamuju bahkan mengklaim ketersediaan pupuk subsidi di wilayah itu mencapai 600 ton.
“Bahkan di pada Oktober 2024 ini Kalukku tidak mampu habiskan stok pupuk (NPK) makanya di relokasi ke kecamatan lain. Kalau dibilang langka pupuk ternyata kan kuota masih banyak,” ungkap Muhammad Arifin dalam sebuah media massa.
