Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » BUDAYA » Menggali Jejak Kerajaan Kurri-Kurri, Kota Niaga di Pesisir Mamuju

Menggali Jejak Kerajaan Kurri-Kurri, Kota Niaga di Pesisir Mamuju

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Senin, 29 Jul 2024
  • comment 2 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

“Di masa kepemimpinan raja Tarapati, kerajaan Kurri-Kurri mengalami perkembangan pesat. Kerajaan Kutai Kartanegara hingga Portugis datang di Kerajaan Kurri-Kurri menjalin Kerjasama perdagangan,” kata Hasbi.

Pada masa ini, Raja Tarapati menikahi permaisuri bernama To Pelipa Di Karoro yang merupakan cucu dari Tenri Malle di Padang (Saat Ini di Kelurahan Rimuku). Setelah pernikahan itu, sang permaisuri mengatakan tidak ingin tinggal di Kurri-Kurri namun ingin menetap di wilayah padang.

Keinginan dari permaisurinya itu, kemudian diwujudkan oleh raja Tarapati dengan memberikan sebuah wilayah yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Langga Monar. Selama itu pula kerajaan Kurri-Kurri menjadikan Langga Monar sebagai pusat pemerintahan.

“Sebagai raja bijaksana, Narapati langsung memberikan sebuah tanah di (wilayah Rangas saat ini) dan menjadi sebuah kerajaan Langga Monar (Langga (Tanah)-Monar (Mahar). Pusat kerajaan di tempatkan di Langga Monar. Karena saking sayangnya Tarapato pada permaisuri,” tambah Hasbi.

Merosotnya kejayaan Kerajaan Kurri- Kurri

Dalam perjalanannya, pemerintahan yang dijalankan oleh Tarapati lambat laun mengalami kemerosotan dan terjadi kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat serta dewan adat (Baligau) pada sang raja.

Setelah mengalami kemerosotan, Raja Tarapati lantas mengambil inisiatif membawah permaisurinya untuk mengasingkan diri ke wilayah Kaili (Sulawesi Tengah)

“Untuk mengisi kekosongan pemerintahan Kerajaan Kurri-Kurri dan Langga Monar, maka dewan adat (Baligau) menggelar rapat adat. Maka diutuslah Puang Marica dari kerajaan Balanipa untuk mengisi kekosongan di Kurri-Kurri (sesuai perjanjian Tammajarra 1),” tutur Hasbi.

Setelah memimpin masa transisi di Kerajaan Kurri-Kurri dan Langga Monar, Puang Marica dan Baligau memutuskan meminta raja terdahulu Tarapati untuk kembali dan memimpin wilayah itu.

Setelah sejumlah upaya, Raja Tarapati akhirnya memutuskan kembali. Namun dia mensyaratkan tidak lagi ingin menjadi raja tetapi menjadi abdi dalam untuk membantu pemulihan situasi. Setelah mendengar pernyataan dari Tarapati, akhirnya Puang Marica sebagai raja sementara memutuskan untuk membentuk Galaggar Pitu (Dewan Adat).

Akhirnya dimasa itu, penyatuan kerajaan Kurri-Kurri dan Langga Monar disepakati menjadi Kerajaan Mamunyu yang digelar di Lissuang Ada’ di Anjoro Pitu (Sekarang Kelapa Tujuh Mamuju).

“Jadi disitulah Lissuang Ada’ pertama kali digelar, dengan penyatuan itu kerajaan Kurri-Kurri dan Langga Monar menjadi sudah tidak ada dan digantikan oleh Kerajaan Mamunyu,” tutur Hasbi.

Dalam arti lain (Bahasa Mamuju), Kurri-Kurri mengarah pada sebuah jenis burung pipit. Unggas pemakan biji-bijian itu hidup bergerombol. Secara harfiah kata meng; kurri-kurri yang bermakna seperti banyaknya burung tersebut. Atau bisa juga diartikan banyak karena jumlah masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut banyak jumlahnya karena sebagai pusat perdagangan tentunya disini telah ramai banyak didatangi oleh pedagang dan orang orang dari berbagai daerah lainnya. (Catatan Mamuju Ethnic 2016).

Hingga kini literatur terkait eksistensi kerajaan Kurri-Kurri masih menjadi perdebatan di kalangan budayawan dan peneliti.

Penulis dan Jurnalis, Jasman Rantedoda mengatakan, dari sejumlah penelitian yang dilakukan bersama Badan Arkeologi Sulawesi Selatan. Meski jejek kerajaan Kurri-Kurri diyakini ada, namun belum ada penemuan yang mengidentifikasi titik kerajaan itu berada.

“Dari sejumlah penelitian yang dilakukan belum penemuan tentang titik tentang lokasi Kurri-Kurri ini. Minimnya literatur dan belum bisa divalidasi ini tentu membuat banyak persepsi bebas menginterpretasikan secara subyektif,” kata Jasman.

Sehingga menurut dia, perlu diskursus dan pembahasan secara mendalam untuk membahas tentang eksistensi kerajaan Kurri-Kurri.

“Langkah ini menjadi sangat bagus, saya kiri diskusi akan panjang dan memerlukan banyak waktu,” tutupnya.

Namun begitu, dalam penelitian yang dilakukan ditemukan sejumlah jejak arkeologi seperti pala bitti batu di Sumare’, bujung gassa di Rangas dan patung Budha berlilit naga di Tanete Buluang. Jejak itu diyakini sebagai peninggalan yang merujuk kerajaan Kurri-Kurri. Termasuk pelabuhan Ferry yang diduga telan menjadi pelabuhan sejak masa kerjaan Kurri-kurri dan sampai sekarang.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Panen Padi di Kalukku

    Ketua DPRD Sulbar Sambut Hangat Rencana Kunjungan Jokowi ke Sulbar

    • calendar_month Minggu, 21 Apr 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 34
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Rencana kedatangan Presiden Jokowi ke Sulawesi Barat (Sulbar) yang dijadwalkan pada Senin, 22 April 2024 nanti disambut hangat oleh Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi. Hal itu diungkapkan dalam sela-sela kunjungan kerjanya saat menghadiri panen raya di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada, Sabtu, (20/4/2024). “Tentu ini satu kesyukuran juga untuk kita di Sulawesi […]

  • PDIP Mamasa

    Final, Ruslan Bawa Pulang Rekomendasi PDIP Untuk Pilkada Mamasa 2024

    • calendar_month Selasa, 27 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 77
    • 1Komentar

    Sebelumnya, calon pasangan Ruslan dan Faridha juga telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat  (2 Kursi), partai Gerindra (2 Kursi). Menurut Risfandi, Liaison Officer (LO) sementara Ruslan, kandidatnya kini setidaknya telah mengantongi 4 rekomendasi dari partai politik. Dia berharap akan ada lagi partai yang bisa bergabung jelang pendaftaran. Sementara untuk pendaftaran, Ruslan-Faridha dijadwalkan mendaftar di KPU […]

  • Wali Kota Bontang Pimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Jargas 10.553 SR

    Wali Kota Bontang Pimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Jargas 10.553 SR

    • calendar_month Jumat, 12 Sep 2025
    • account_circle zul
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Mekora.id – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memimpin langsung rapat koordinasi pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga, Jumat (12/9/2025) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tim Badan Migas Energi (BME), Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Bahauddin, Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati, Kepala […]

  • Pasien Ditandu di Desa Kopeang Mamuju

    Pilu, Pasien Ditandu 12 Jam dari Kopeang Mamuju karena Akses Jalan

    • calendar_month Sabtu, 21 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Situasi ini bukan hanya menyulitkan pasien darurat, tetapi juga mempersulit akses terhadap pendidikan dan kebutuhan dasar seperti pangan. “Kami sudah sering menandu orang sakit, ini jadi bagian dari hidup kami. Tapi kalau tak segera ada jalan, risikonya nyawa manusia,” tambah Alri. Untuk itu, warga desa menutut perhatian pemerintah Kabupaten Mamuju agar memperhatikan jalan ke Desa […]

  • Paripurna DPRD Sulbar

    Akhir Januari, DPRD dan Pemprov Sulbar Bahas Tiga Agenda di Paripurna

    • calendar_month Jumat, 31 Jan 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 60
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat Paripuna bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi dan Munandar Wijaya, dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Amujib, di Ruang Paripurna, Kamis, (30/1/2025) Rapat ini membahas tiga agenda utama yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD 2024, […]

  • Rapat Harga Sawit di DPRD Sulbar

    Atur Harga TBS Sawit, DPRD Sulbar Undang Petani dan Perusahaan Bahas Permentan Terbaru

    • calendar_month Selasa, 11 Mar 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 61
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat konsultasi guna membahas implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 terkait mekanisme pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun mitra. Rapat ini dilaksanakan pada Selasa, 11 Maret 2025, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua […]

expand_less