Menurut Subhan, mayoritas dari pelanggaran netralitas ASN tersebut datang karena adanya keterikatan kekerabatan dengan peserta Pemilu.
Sementara lainnya dipengaruhi oleh intervensi politik, budaya paternalistik birokrasi, tidak memahami regulasi, dan spoil system.
“Ada beberapa yang kami dapatkan di lapangan ada yang memberikan KTP kepada calon meskipun diketahui melanggar karena keluarga,” ungkap Subhan saat memaparkan kerawanan Pemilu 2024 Sulbar di Mamuju.
“Selain itu budaya paternalistik birokrasi juga masih sangat masif, disebabkan oleh ketidak enakan jika tidak menuruti atasan meskipun melanggar,” jelasnya.
